Jumat, 14 Juni 2024
29 C
Surabaya
More
    Politik PemerintahanDPRD Terus Pantau Seleksi Calon Kepala OPD

    DPRD Terus Pantau Seleksi Calon Kepala OPD

    SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Tim seleksi jabatan 18 pimpinan tertinggi pratama (JPT) atau setingkat Kepala OPD dilingkungan Pemprov Jawa Timur memasuki tahap akhir.

    Pun demikian jika nanti ditemukan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan seleksi menyangkut soal administrasi maupun kreteria asesor, masyarakat bisa mengadukan melalui ombudsman dan DPRD Jawa Timur.

    Ini dikemukakan anggota Komisi A DPRD JawaTimur Freddy Poernomo. Ia berharap tim seleksi bisa mendapatkan orang orang yang memiliki kompentensi dan sesuai harapan sehingga akan bisa membantu tugas Gubernur melakukan percepatan pembangunan.

    “Pengisian jabatan eselon ll itu menjadi hak perogratifnya Gubernur. Kami tidak bisa intervensi,”tegas Freddy Poernomo kepada WartaTransparansi.com di Surabaya, Kamis (2/9/2021).

    Sejak proses seleksi sampai terpilihnya tiga atau lima calon untuk masing masing jabatan, menjadi kewenangan tim. Lalu diajukan ke gubernur dan gubernur yang memilih satu diantara mereka.

    Baca juga :  Pj. Gubernur Dukung Roadshow Bus KPK 2024: Upaya Preventif Pendidikan Anti Korupsi

    Menjawab pertanyaan kemungkinan adanya jabatan tertentu yang ternyata tidak ada pelamarnya, misalnya untuk jabatan asisten, Freddy Poernomo menyatakan, intinya semua jabatan menjadi kewenangan Gubernur. Terhadap jabatan asisten yang tidak ada pelamarnya, Gubernur bisa melakukan roling.

    Freddy mencontohkan, misalnya Kepala OPD bisa diroling ke Asisten, lalu Kepala OPD yang kosong di lelang lagi.

    Freddy mendorong mengisi jabatan tidak perlu berlama lama, cukup dua bulan.

    Pihaknya memahami mengapa jabatan asisten tidak diminati, itu karena asisten bukan teknis melainkan sifatnya koordinatif. Tidak mengelola anggaran dan tidak bisa membuat kebijakan. Itu jabatan paling kecut. Tapi kalau ada pejabat seperti itu, ya salah. ASN itu pengabdian, harus siap ditempatkan dimana saja.

    Baca juga :  Saat yang Tepat, Bayu Airlangga Daftar Bacawali Surabaya ke PSI

    Freddy mengaku sejauh ini belum ada laporan pelanggaran.Tapi DPRD terus melakukan pantauan sebab tidak menutup kemungkinan adanya pihak pihak yang mengadukan karena ketidakadilan.

    Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Indah Wahyuni kepada Wartawan, Rabu lalu mengatakan, ada tiga jabatan yang sepi peminat sepi yakni Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Asisten II Ekonomi Pembangunan dan Kepala Dinas Kesehatan Jatim. Sampai-sampai posisi asisten I dan II ditunda atau dibatalkan, karena yang melamar hanya satu orang. Untuk posisi Kepala Dinkes ada 2 orang pendaftar sehingga prosesnya bisa dilanjutkan.

    Pendaftaran 18 jabatan dibuka sejak 4 Agustus 2021 lalu, telah memasuki tahapan akhir dengan menyisakan 56 orang pendaftar dari 108 orang pendaftar, 85 orang memenuhi syarat.

    Baca juga :  KPK Sebut Jumlah Pengaduan Masyarakat Kasus Korupsi Kota Surabaya Tertinggi

    Posisi Kepala Bakorwil Madiun dan Malang peminatnya ada 34 orang lebih. Selain itu, posisi Biro Administrasi Pembagunan dan Biro Administrasi Perekonomian banyak peminatnya. Jumlah yang mendaftar mendekati 30 orang.

    Pihaknya telah melakukan perankingan yang sudah menjalani tes kompetensi dan potensi. Yang lolos ada 56 orang dan telah membuat makalah serta wawancara.(*)

    Reporter : Samuel Ruung

    Sumber : WartaTransparansi.com

    COPYRIGHT © 2021 WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan