Selasa, 26 Oktober 2021
29 C
Surabaya
More
    OpiniTajukPPHN dan 6 Fokus Presiden Jokowi ke Depan Jangan Khianati Pancasila
    Oleh : Djoko Tetuko, Pemimpin Redaksi Wartatransparansi

    PPHN dan 6 Fokus Presiden Jokowi ke Depan Jangan Khianati Pancasila

     

    Sidang Tahunan MPR 2021 telah memberikan arah kinerja dan kebijakan negara dan bangsa Indonesia ke depan dengan dorongan segera disahkan Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai disampaikan dalam pidato pengantar oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattaliti, Senin (16/8/2011).

    Pada masa Orde Baru Negara Republik Indonesia telah mempunyai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan konsep pembangunan tertuang dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

    Kini dengan beberapa perubahan besar dengan rencana pemindahan ibukota negara dari Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta ke Kalimantan Timur, pembangunan infrastruktur strategis lain, maka membutuhkan regulasi senafas dengan Undang Undang Dasar 1945 beserta amandemen sesuai kebutuhan zaman dan tuntutan demokrasi tanpa mengurangi roh dan nafas Pancasila.

    Regulasi mengubah UUD 1945 dengan menambahkan
    PPHN, tentu saja menjadi kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk melakukan tahapan demi tahapan guna menetapkan dan memutuskan sebagai arah pembangunan ke depan Negara Republik Indonesia dalam berbangsa, bernegara, dan beragama.

    Mengingat PPHN akan menjadi payung hukum sekaligus kepastian hukum dalam rencana strategis pemerintah yang bersifat visioner. Juga akan menjamin proses berbangsa san bernegara secara berkelanjutan.
    Tidak terbatas oleh periodisasi pemerintahan yang bersifat elektoral.

    PPHN akan menjadi landasan setiap rencana strategis pemerintah. Yaitu; pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, pembangunan infrastruktur tol laut, tol langit, koneksitas antar wilayah, dan rencana pembangunan strategis lainnya.

    Mewadahi dan mewujudkan PPHN dalam bentuk hukum Ketetapan MPR, sesuai dengan hasil kajian memerlukan perubahan secara terbatas Undang-Undang Dasar NRI 1945.

    Sedangkan pidato kenegaraan dan Pengantar RUU APBN Tahun Anggaran 2022 Beserta Nota Keuangan, Presiden Joko Widodo (Jokowi), ada enam fokus utama Pemerintah.

    Pertama, melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan.

    Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.

    Ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing.

    Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.

    Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah.

    Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.

    PPHN dan enam fokus Presiden Jokowi dalam mengarahkan kebijakan Indonesia ke depan, wajib dicermati dengan seksama supaya tetap pada riil falsafah Pancasila.

    Terutama, sila ke-2 “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, keadilan terhadap bangsa Indonesia masih banyak belum beradab, belum bermoral, dengan ditandai koruptor, penyimpangan dan penyelewenagan masih subur makmur.

    Demikian pula mewujudkan sila ke-5, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Masih jauh api dari panggang. Kesejahteraan berkemakmuran dan berkeadilan sebagai manifestasi dari “Keadilan sosial” seakan-akan semakin menjauh.

    Angka-angka adalah sebuah perencanaan dan realisasi dengan berbagai inovasi, kreasi dan motivasi sebagai upaya mewujudkan visi dan misi. Semua akan bermanfaat jika memang bermuara untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya kesejahteraan segelintir pejabat dan wakil rakyat.

    Apalagi para penguasa masih mengkhianati Pancasila dengan patgulipat atau kongkalikong dengan para konglomerat jahat, guna menjajah rakyat semakin terjerat dengan kehidupan tidak terhormat. MasyaAllah.

    Semoga PPHN dan enam fokus Pemerintah Presiden Jokowi, mampu menjawab dengan mewujudkan Pancasila dalam nafas kehidupan bangsa dan negara Indonesia. “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang berarti semua karena mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta’ala. Sebagaimana tertuang pada pembukaan UUD 1945.

    Reporter :
    Penulis :
    Editor :
    Redaktur :
    Sumber :

    KOMENTAR

    Berita Menarik Lainya

    Jangan Lewatkan