Menentukan Arah Kebijakan Dalam Hal Keuangan dan Kinerja Pemerintah
Senin besok, 16 Agustus 2021, detik-detik menjelang HUT ke-76 kemerdekaan Negera Kesatuan Republik Indonesia, ada tradisi bernegara dan berbangsa sangat demokratis dan sesuai dengan falsafah Pancasila.
Mengapa? Pidato itu menjadi tradisi satu hari menjelang kemerdekaan RI, akan mengantarkan kembali peristiwa bersejarah tentang kemerdekaan, tentang pencapaian kinerja pemerintah selama 1 tahun, dan RAPBN 2022, yang tentu saja akan menjadi arah kinerja Pemerintahan ke depan beserta prioritas kebijakan dalam membangun bangsa dan negara.
Tentu saja pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo didahului sebagai pengantar pidato Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattaliti, sebagai perwakilan tertinggi masyarakat dalam berbangsa dan bernegara sebagai amanat sila keempat Pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.
Sidang Tahunan MPR RI pada masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19),
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memastikan persiapan pelaksanaan sidang sudah selesai dan siap digelar, Senin (16/8/2021) secara sederhana dengan protokol kesehatan yang ketat.
Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI akan kembali digelar secara luring (luar jaringan atau tatap muka) dan daring (dalam jaringan),
“Presiden dan Wakil Presiden akan hadir secara fisik di Gedung Parlemen,” kata Bamsoet —panggilan Bambang Soesatyo— usai gladi bersih Sidang Tahunan MPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Minggu (15/8/21).
Turut hadir antara lain Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad dan Arsul Sani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, Rahmat Gobel dan Azis Syamsuddin, serta Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.
