Selasa, 19 Oktober 2021
27 C
Surabaya
More
    NasionalPresiden Batalkan Vaksinasi Berbayar Kimia Farma, VGR Ditanggung Perusahaan

    Presiden Batalkan Vaksinasi Berbayar Kimia Farma, VGR Ditanggung Perusahaan

    JAKARTA (WartaTransparansi.com) – Presiden Joko Widodo mengambil keputusan tegas dengan membatalkan vaksin Covid-19 berbayar bagi individu yang sebelumnya direncanakan akan disalurkan melalui Kimia Farma.

    Keputusan pembatalan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (16/2021).

    “Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut,” tegas Pramono.

    Dengan demikian, seluruh vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini, yakni gratis bagi seluruh masyarakat.

    “Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya,” imbuhnya.

    Sementara itu, terkait dengan Vaksinasi Gotong Royong (VGR), mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan di mana perusahaan yang akan menanggung seluruh biaya vaksinasi bagi karyawannya.

    “Sehingga dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah,” ujarnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Pramono juga menyampaikan arahan tegas Presiden kepada seluruh jajarannya di kabinet untuk memiliki rasa kepekaan sosial dalam suasana pandemi ini.

    “Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM Darurat ini tentunya sense of crisis seluruh kementerian/lembaga, para pemimpin itu harus ada,” katanya.

    Terkait hal tersebut, Presiden melarang seluruh menteri maupun kepala lembaga untuk bepergian ke luar negeri jika tidak ada hal yang bersifat khusus serta tanpa ada izin dari Presiden.

    “Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri karena memang sesuai dengan bidang tugasnya. Yang lainnya, kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapatkan izin secara langsung dari Bapak Presiden,” tegas Pramono.

    Presiden juga mengimbau kepada kementerian/lembaga untuk proaktif membuat dan memfasilitasi isolasi mandiri (isoman) bagi pegawainya yang terpapar Covid-19. Pramono memperkirakan setiap kementerian/lembaga atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi 300-500 pasien.

    “Untuk itu, dibuat secara baik, dipersiapkan, dan kemudian nanti pemerintah juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman yang akan bergabung itu,” tandasnya.

    Seperti diberitakan, rencana vaksinasi berbayar melalui Kimia Farma mendapat banyak penolakan berbagai pihak. Salah satunya Ketua KPK, Firli Bahuri.

    Menurut Firli, penjualan vaksin berbayar melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu memiliki risiko tinggi, meski sudah dilengkapi dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021.

    “KPK tidak mendukung pola VGR melalui Kimia Farma karena efektifitasnya rendah sementara tata kelolanya berisiko,” kata Firli dalam keterangannya, Rabu (14/7/2021).

    KPK, menurut Firli, mendorong transparansi logistik dan distribusi vaksin yang lebih besar.

    “Sebelum pelaksanaan vaksin mandiri, Kemenkes harus memiliki data peserta vaksin dengan berbasis data karyawan yang akuntabel dari badan usaha, swasta, instansi, lembaga organisasi pengusaha atau asosiasi,” kata Firli.

    Sebelumnya, PT Kimia Farma Tbk sebagai pihak penyedia vaksin gotong royong menunda program vaksin berbayar bagi individu. Sejatinya, program vaksin berbayar ini sudah berjalan sejak Senin (12/7/2021).

    Berdasarkan rencana awal, jenis vaksin Covid-19 yang digunakan untuk vaksinasi berbayar sama seperti vaksin gotong-royong perusahaan, yaitu Sinopharm.

    Harga beli vaksin dalam program vaksinasi gotong royong individu ini sebesar Rp321.660 untuk satu dosis. Peserta vaksinasi juga akan dibebankan tarif pelayanan vaksinasi sebesar Rp117.910 per dosis.

    Dengan demikian, setiap satu dosis penyuntikan vaksin peserta harus mengeluarkan Rp439.570. Dan total pembayaran untuk satu orang dengan dua kali dosis vaksin yakni sebesar Rp879.140. ***

    Reporter :
    Penulis :
    Editor : Wetly
    Redaktur :
    Sumber : WartaTransparansi.com

    KOMENTAR

    Berita Menarik Lainya

    Jangan Lewatkan