Selasa, 19 Oktober 2021
26 C
Surabaya
More
    OpiniTajukKewajiban Pemerintah Hadir dan Transparan dalam Kondisi Darurat
    Oleh : Djoko Tetuko, Pemimpin Redaksi Wartatransparansi

    Kewajiban Pemerintah Hadir dan Transparan dalam Kondisi Darurat

     

    Gubernur Khofifah Gratiskan Sewa Rusunawa 4 Bulan

    Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan
    Pancasila sebagai ideologi dasar bagi negara, maka prinsip atau asas dalam 5 sila Pancasila wajib diamalkan dalam berbangsa dan bernegara.

    Lima sila Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tercantum pada paragraf ke-4 Preambule (Pembukaan) Undang Undang Dasar 1945.

    Seperti diketahui, kini sedang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 3-20 Juli 2021, di Jawa dan Bali, bahkan diperluas sesuai dengan perkembangan kasus terinfeksi positif Covid-19 semakin mengganas. Bahkan hari ini Rabu (14/7/2021) Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi Kemenkes, data Satgas Covid-19 nasional bertambah 54.517 kasus, sekaligus pecah rekor lagi.

    Ingat! Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau dimana setiap daerah memiliki adat istiadat, bahasa, aturan, kebiasaan dan lain-lain yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, tanpa adanya kesadaran sikap untuk menjaga Bhineka tunggal Ika, akan terjadi berbagai kekacauan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rusunawa adalah Indonesia kecil.

    Oleha karena itu, dalam pengendalian dan penanganan Covid-19, memerlukan kerjasama dengan banyak pihak dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika,
    mengedepankan
    kepentingan bersama, termasuk mematuhi protokol kesehatan (Prokes), meningkatkan 3T (tracing, testing, dan treatment).

    Tidak kalah penting selalu membudayakan 5M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, menjaga jarak, mencegah kerumunan, dan membatasi kegitaan masyarakat), tentu saja dengan banyak “korban” terpapar baik kesehatan maupun ekonomi.

    Menghadapi “Perang” melawan pandemi Covid-19, pemerintah wajib hadir memberikan perampingan bahkan bantuan dan pertolongan. Apalagi dalam kondisi darurat.

    Diketahui, Rabu (14/7/2021) di Gedung Negara Grahadi, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyatakan, kembali menggratiskan biaya sewa empat Rumah Susun Sewa (Rusunawa) milik Pemprov Jatim selama dua bulan kedepan. Penggratisan sewa rusunawa ini terhitung, mulai bulan Juli dan Agustus 2021.

    Sebelumnya, Gubernur Khofifah juga menggratiskan biaya sewa bulan Mei dan Juni 2021. Kebijakan ini diambil guna meringankan beban masyarakat yang menyewa Rusunawa selama pemberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

    Keempat rusunawa milik Pemprov Jatim yang memiliki total hunian sebanyak 867 unit tersebut yaitu Rusunawa Sumurwelut, Rusunawa Jemundo, Rusunawa Gunungsari, dan Rusunawa SIER.

    Khofifah menyebut, dampak akibat pandemi covid-19 ini sangat luas dirasakan hampir semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Adanya kebijakan PPKM Darurat, tidak dipungkiri berimbas pada menurunnya penghasilan masyarakat termasuk para penghuni Rusunawa.

    Berdasarkan data dari PU Cipta Karya Prov. Jatim, total biaya sewa yang digratiskan pada 867 unit rusunawa tersebut sebesar Rp. 446.840.000. Dengan rincian biaya sewa yang berbeda-beda untuk masing-masing rusunawa.

    Sementara rinciannya, untuk Rusunawa Gunungsari 268 unit, sewa yang dibebaskan selama 2 bulan yaitu Rp. 68.400.000. Rusunawa SIER jumlah hunian 65 unit, sewa yang dibebaskan 2 bulan yaitu Rp. 16.700.000. Kemudian Rusunawa Jemundo jumlah hunian 68 unit, sewa yang dibebaskan 2 bulan Rp. 17.420.000. Terakhir Rusunawa Sumurwelut jumlah hunian 466 unit, sewa yang dibebaskan 2 bulan yaitu Rp. 120.900.000.

    Untuk diketahui, dasar kebijakan pembebasan biaya sewa Rusunawa tersebut telah diatur dalam Perda Provinsi Jatim No. 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah bab XIII pasal 75 ayat 1, dan Pergub Jatim No. 34 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah bagian kedua, pasal 9 ayat 1.

    Pemberian gratis sewa Rusunawa merupakan bagian kecil dari kewajiban pemerintah untuk hadir di tengah-tengah kesulitan masyarakat. Bahkan wajib melakukan pemetaan data dari RT, RW dan desa/kelurahan, terutama berkaitan pengaruh dari masa pandemi Covid-19 selama 16 bulan, kemudian melakukan penyelamatan dasar agar warga tidak semakin terpapar.

    Pemetaan dasar guna menyelamatkan warga dari berbagai pengaruh pandemi pada masa PPKM Darurat, wajib transparan dalam penanganan masyarakat yang terpapar maupun mengendalikan virus Corona.

    Reporter :
    Penulis :
    Editor :
    Redaktur :
    Sumber :

    KOMENTAR

    Berita Menarik Lainya

    Jangan Lewatkan