Sabtu, 31 Juli 2021
34 C
Surabaya
More
    OpiniTajukPTM Jangan “Bunuh Diri”

    PTM Jangan “Bunuh Diri”

    Oleh : Djoko Tetuko, Pemimpin Redaksi Wartatransparansi

     

    Pro kontra pembelajaran tatap muka (PTM) pada masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), kembali meradang dengan varian virus baru B.1.726.2 delta India juga berbagai pengembangan virus Corona, sebaiknya kembali kepada jati diri pendidikan.

    Pendidikan menurut keilmuan Pedagogik yaitu ilmu pendidikan, dengan lebih menitikberatkan kepada pemikiran, perenungan tentang pendidikan. Suatu pemikiran bagaimana membimbing anak, mendidik anak. Sedangkan istilah pedagogi berarti pendidikan, yang lebih menekankan pada praktek, menyangkut kegiatan mendidik, kegiatan membimbing anak.

    Dari tinjuan keilmuan pendidikan didaktik mengacu menekankan bahwa
    sekolah merupakan suatu lembaga yang memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Dalam dunia pendidikan akan selalu terdapat kegiatan mengajar, mendidik, dan melatih. Kegiatan mengajar ini lebih menekankan pada upaya untuk memberikan sejumlah pengetahuan-pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik.

    Sedangkan
    prinsip-prinsip pembelajaran secara umum meliputi perhatian dan motivasi keaktifan, keterlibatan langsung, pengulangan, tantangan, perbedaan individu. Kesemuanya ini dapat berimplikasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran.

    Baca juga :  Ketua Golkar Jatim “Menggugat”

    Oleh karena itu, mengingat pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Pemerintah wajib menjaminnya. Di satu sisi, pemerintah juga harus memastikan anak bisa belajar dengan sehat dan selamat di tengah pandemi ini.

    Diketahui, pada 20 November 2020, Kemendikbud bersama Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Pembelajaran Semester Genap pada Tahun Ajaran Baru dan Tahun Akademi Baru 2020/2021 di masa pandemi.

    Berdasarkan peraturan yang berlaku mulai Januari 2021 tersebut, pemerintah daerah diberi wewenang menentukan kebijakan model pembelajaran sesuai kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing.

    Sebagaimana diketahui izin pembelajaran tatap muka di sekolah ditetapkan berdasarkan zona risiko Covid-19. Mulai Januari 2021, Kemendikbud memberikan wewenang pemerintah daerah, Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kementerian Agama untuk mengizinkan sekolah tatap muka di seluruh Indonesia.

    Namun, pada saat beberapa kali uji coba PTM dilakukan sejumlah sekolah/madrasah, justru secara global internasional dan nasional, virus Corona meradang menyerang dengan cepat kilat hingga kasus bertambah dan pasien meninggal dunia juga terus bertambah.

    Baca juga :  Awas! Sertifikat Vaksin Palsu

    Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sudah menarik rem untuk kembali melaksanakan PPKM Mikro lebih ketat. 3 kabupaten di Jatim kembali ke zona merah, Bangkalan, Ponorogo, dan Ngawi. 34 daerah dalam ancaman karena sudah berada di zona oranye.

    Delapan belas bulan Covid-19 masih mengancam dan menyebarkan penukaran, berdampak pada pembelajaran jarak jauh (PJJ). Plus minus PJJ terus menuai protes dan harapan segera digelar PTM.

    Salah satu kelemahan sehingga menimbulkan
    kesenjangan pendidikan dan pembelajaran, karena sarana pembelajaran tiap daerah, serta berbagai persoalan PJJ yang membuat proses belajar tidak maksimal. Bahkan perlu ada penyesuaian agar kebijakan model pembelajaran tiap daerah sesuai situasi.

    Apalagi, tujuan pembelajaran atau instructional objective adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu.

    Baca juga :  Penguatan Kekebalan Masyarakat Relawan PMI Jatim Lakukan Penyemprotan Disinfektan

    Pro kontra dan plus minus PJJ daring, sudah terungkap dengan berbagai kondisi riil dengan persoalan berbeda-beda. Tetapi PTM jangan sampai karena gengsi atau tekanan politik.

    PTM wajib kembali memikirkan menuju proses pendewasaan peserta didik. Tentu saja syarat pendewasaan harus sehat wal afiat, bukan memaksanakan kehendak. Apalagi karena kebijakan politik.

    Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Jatim, Kodrat, Kamis (24/6/2021) menyatakan bahwa merujuk dari Ketua Tim Kuratif Satgas Covid-19 Jatim, dr Jhony Wahyuhadi, temuan baru dari hasil genome sequencing ITD Unair menghasilkan 11 sampel yang dites terkonfirmasi varian delta. Semula 8 lalu bertambah 11 sehingga menjadi 19 kasus varian delta India.

    Oleh karena itu, PTM paling utama memperhatikan keselamatan dan kesehatan siswa dan guru. Jika dipaksnakan karena gengsi dan tekanan politik kemudian menimbulkan korban pendidik dan peserta didik, maka itu sama dengan “Bunuh Diri”.

    Reporter :
    Penulis :
    Editor :
    Redaktur :
    Sumber :

    KOMENTAR

    Berita Menarik Lainya

    Editor's Choice

    Jangan Lewatkan