SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Jatim sangat prihatin atas meningkatnya kasus Covid di Jatim. Terlebih setelah tiga kabupaten yakni Bangkalan, Ngawi dan Ponorogo masuk zona merah.
“Walaupun penanganan Covid selama ini sudah bagus, namun dengan meningkatnya kasus Covid belakangan ini, PKS meminta pemerintah Provinsi Jatim lebih serius lagi,” ungkap Irwan Setiawan, Ketua PKS Jatim dalam releasenya yang diterima media ini, Kamis (24/6/2021).
Secara internal PKS juga sudah memberikan arahan kepada kadernya untuk mmbantu Pemerintah. Bahwa meningkatnya kasus harian Covid-19 ini disebabkan oleh tingginya mobilitas masyarakat pasca libur panjang dan berbagai bentuk pertemuan tatap muka yang lebih masif dan disertai dengan longgarnya penerapan protokol kesehatan.
Selain itu, munculnya varian baru Covid yang mempunyai kemampuan penyebaran yang lebih cepat dan menyebabkan angka kesakitan yang lebih tinggi.
“PKS menganggap Pemprov Jatim sudah baik dalam menangani pandemi Corona. Namun meningkatnya kasus Covid disertai dengan munculnya varian baru ini harus menjadi perhatian khusus, sehingga keseriusan dalam menanganinya harus lebih ditingkatkan,” tegasnya
Satgas Covid 19 Jatim pada Ahad (20/6) menyampaikan ada 739 kasus baru yang tersebar hampir semua daerah di Jatim dengan jumlah yang terbanyak dari Bangkalan. Untuk itulah, Irwan juga meminta Pemprov Jatim melakukan percepatan vaksinasi untuk masyarakat. “Vaksin itu menguatkan imun pribadi yang kemudian mempercepat terbentuknya imunitas kelompok,” ujar Irwan.
Selain itu, berdasarkan imbauan dari DPP PKS itu, Irwan meminta pemerintah Provinsi Jatim mempertimbangkan kembali pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara tatap muka yang melibatkan aktivitas publik secara masif.
Kepada seluruh anggota PKS, Irwan Setiawan meminta untuk mematuhi berbagai kebijakan pemerintah, dalam hal ini adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur. “Semua anggota PKS membangun kolaborasi bersama seluruh komponen masyarakat untuk kembali menggerakkan dan menaati aturan pemerintah, khususnya Satgas Covid-19,” katanya.
“Kewaspadaan atas penularan dan penyebaran Covid-19 harus terus ditingkatkan dengan menerapkan berbagai protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas,” ujarnya.
Irwan meminta kepada seluruh pengurus, anggota PKS dan masyarakat di Jatim agar berperan aktif dalam menghentikan hoax tentang Covid-19 yang berpotensi meresahkan masyarakat dan dapat mengurangi kepatuhan terhadap penerapan protokol kesehatan.
“Untuk itu, kepada semua pengurus DPD di seluruh Jatim, saya juga menghimbau agar terus memberikan edukasi secara langsung maupun melalui media sosial yang menenangkan, solutif dan membangun kewaspadaan bersama,” ujarnya.
“Karena program layanan masyarakat dari PKS ada di tingkat DPD bahkan DPC dan DPRa. Para anggota yang ada di tingkat inilah yang sudah menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Jadi tinggal meneruskan pesan DPP ini ke masyarakat yang paling bawah,” katanya.
Karenanya, ia mengatakan bahwa pengurus PKS di jatim harus menguatkan semangat dan menggelar aksi nyata dalam membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 dalam pemulihan Kesehatan dan ekonomi masyarakat.
“DPP PKS juga minta agar kantor DPW, DPD, DPC hingga DPRa akan jadi pusat layanan masyarakat yang akan menyiapkan berbagai kebutuhan logistik, alat kesehatan, vitamin, suplemen, pendampingan isolasi mandiri, bantuan layanan rujukan berupa call center informasi Covid 19. Bahkan jika memungkinkan ada ambulan, karena di beberapa kantor DPD PKS di Jatim sudah menyiapkan ambulan,” katanya.
Ketua Bidang Kesos DPW PKS Jatim dr Jojok Santoso SpPD FINASIM mengatakan bahwa himbauan DPP tentang Covid-19 sudah menjadi perhatian yang harus dijalankan di bidangnya. “In syaa Allah segera kami koordinasikan dengan bidang Kesos di seluruh DPD di Jatim. Kini kami menyiapkan kantor PKS di seluruh Jatim untuk jadi pusat pelayanan masyarakat untuk Covid-19,” katanya. (*)