Sabtu, 31 Juli 2021
33 C
Surabaya
More
    OpiniTajukKB Pedoman Implementasi Pasal Tertentu UU ITE “Menguji” Wartawan Sejati

    KB Pedoman Implementasi Pasal Tertentu UU ITE “Menguji” Wartawan Sejati

    Oleh : Djoko Tetuko, Pemimpin Redaksi Wartatransparansi

     

    Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal tertentu dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU ITE, resmi ditandatangani 23 Juni 2021.

    Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, Jaksa Agung, Burhanuddin, dan Kepala Kepolisian Negara, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, sudah menandatangi dan menguatkan dengan stempel basah.

    Salah satu fokus Keputusan Bersama (KB) telah diberikan Pedoman Implementasi, guna lebih memperjelasan sebagai pedoman.

    Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yaitu “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumentasi Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”

    Pedoman Implementasi pada huruf a, ditegaskan bahwa “Makna frasa “muatan melanggar kesusilaan” dalam arti sempit dimaknai sebagai muatan (konten) pornografi yang diatur dalam Undang Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau delik yang berkaitan dengan kesusilaan sebagaimana diatur Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP.

    Pasal 27 ayat (2) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumentasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian”

    Pedoman Implementasi pada huruf b, ditegaskan bahwa ; Jenis konten (Informasi Elektronik/Dokumentasi Elektronik) perjudian dapat berupa aplikasi, akun, iklan, situs, dan/atau sistem billing operator bandar.

    Baca juga :  Penguatan Kekebalan Masyarakat Relawan PMI Jatim Lakukan Penyemprotan Disinfektan

    Pasal 27 ayat (3) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumentasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

    Pedoman Implementasi pada huruf e, ditegaskan bahwa Delik pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah delik aduan absolut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (5) UU ITE. Sebagai delik aduan absolut, maka harus korban sendiri yang mengadukan kepada Aparat Penegak Hukum, kecuali dalam hal korban masih di bawah umur atau dalam perwalian.

    Huruf f ; Korban sebagai pelapor harus orang perorangan dengan identitas spesifik, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan.

    Huruf g, Fokus pemidanaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bukan dititikberatkan pada perasaan korban, melainkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja (dolus) dengan mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muaranya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum (Pasal 310 KUHP).

    Huruf h, Unsur “supaya diketahui umum” (dalam konteks transmisi, distribusi, dan/atau membuat dapat diakses) sebagaimana harus dipenuhi dalam unsur pokok (klacht delict) Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang menjadi rujukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang harus dipenuhi.

    Huruf i, Kreteria “supaya diketahui umum” dapat dipersamakan dengan “agar diketahui publik”. Umum atau publik sendiri dimaknai sebagai kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal.

    Baca juga :  Ketua Golkar Jatim “Menggugat”

    Huruf j, Kreteria “diketahui umum” bisa berupa unggahan pada akun sosial media dengan pengaturan bisa diakses publik, unggahan konten atau mensyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat grup terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan, serta palu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan , siapapun bisa upload dan berbagi (share) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (Open Group)

    Huruf l, Untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, diberlakukan mekanisme sesuai dengan UU Pers sebagai lex specialis, bukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Untuk kasus terkait Pers perlu melibatkan Dewan Pers. Tetapi jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE termasuk Pasal 27 ayat (3).

    Pasal 27 ayat (4)“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumentasi Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”

    Pedoman Implementasi pada huruf b, ditegaskan ; Perbuatan pencemaran sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (4) UU ITE berupa pemaksaan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Isinya memaksa seseorang , keluarga dan/atau kelompok orang, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang tersebut.

    Baca juga :  Pandemi Covid-19 Marah dan Parah, Umat Bacakan Doa Shalawat Burdah

    Huruf c, Termasuk dalam perbuatan Pasal 27 ayat (4) UU ITE perbuatan mengancam akan membuka rahasia, mengancam menyebarkan data pribadi, foto pribadi, dan/atau video pribadi.

    Huruf d, Pengancaman dan/atau pemerasan dapat disampaikan secara terbuka maupun tertutup.

    Huruf e, Dalam melakukan perbuatan pemerasan dan/atau pengancaman, harus dibuktikan adanya motif keuntungan ekonomis yang dilakukan oleh pelaku.

    Huruf f, Norma Pasal 27 ayat (4) UU ITE mengacu pada norma pidana Pasal 368 KUHP.

    Keputusan Bersama ini sudah cukup menyejukkan. Minimal berkaitan dengan karya jurnalistik atau produk media Pers mengacu pada UU Pers, sebagai lex specialis, bukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

    Bahkan ditegaskan bahwa “Untuk kasus terkait Pers perlu melibatkan Dewan Pers. Tetapi jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE termasuk Pasal 27 ayat (3)”.

    Selain itu, Pasal 27 ayat (4) selama ini menjadi praktik buruk, berkedok media Pers, tetapi melakukan praktik pemerasan dan pengancaman. Inilah ujian terbarat menyisir karya jurnalistik dengan produk media Pers profesional dengan “penumpang gelap” media Pers tanpa mematuhi dan menjalankan Kode Etik Jurnalistik di atas segala-galanya.

    Sebagaimana pesan Baginda Rasulullah, “Sesunggunya (saya Muhammad) ditugas untuk menyempurnakan akhlak manusia menjadi akhlak mulia”. Dan itu berlaku di dunia wartawan bahwa “Wartawan ditugaskan untuk menyempurnakan etika menjadi etika mulia dalam menghasilkan karya jurnalistik”. Itulah sesungguhnya wartawan sejati.

    Reporter :
    Penulis :
    Editor :
    Redaktur :
    Sumber :

    KOMENTAR

    Berita Menarik Lainya

    Editor's Choice

    Jangan Lewatkan