PASURUAN (Warta Transparansi.com) – Kasak-kusuk pengenaan pajak untuk sembako (9 bahan pokok) oleh Kementerian Keuangan RI pada akhir-akhir ini, setidaknya menjadi isue nasional.
Tak sedikit masyarakat dipelosok nusantara, merasa kaget dengan rencana tersebut. Bahkan dari sejumlah politisi, akademisi, ekonom mengkritik wacana kebijakan yang dilontarkan oleh Sri Mulyani Menteri Keuangan RI.
Salah satunya dari Joko Cahyono anggota DPRD Kab.Pasuruan politisi asal Nasdem. Pada paparannya Kaji Joko sapaan akrabnya menyampaikan,” wacana PPN Sembako salah satu kebijakan yang anomali atau keblinger di masa pandemi covid-19 kala ini,”tegasnya.
Lebih lanjut disampaikan, alasan untuk menambal devisit atau menambah pemasukan negara dengan cara itu, sangat tidak manusiawi dan elegan. Angka-angka hasil kalkulasi yang disampaikan oleh Sri Mulyanu (Menteri Keuangan) serta logika berpikirnya sulit diterjemahkan oleh masyarakat dan minim kajian dampak sosialnya ditengah berkehidupan berbangsa, apalagi pada masa pandemi covid-19 seperti ini.
Ambil contoh, saat ini hampir kebanyakan rakyat mengalami kemunduran ekonomi atau kesulitan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kemudian beban rakyat ditambahi dengan hal yang tidak terlalu prinsipil.
