“Kemudian, penelusuran penyalahgunaan dana negara, korupsi. Yang selama ini mungkin sering dipertanyakan, kenapa kok di sana korupsinya dibiarin? Nah, kami sekarang sudah menemukan (dugaan, red) sepuluh korupsi terbesar. Baik hasil temuan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan RI), maupun temuan dari Badan Intelijen Negara (BIN). Kami sudah punya semua (data, red),” kata Mahfud.
Soal keuangan di Papua, menurutnya, banyak orang yang menganggap bahwa Papua diambil hartanya oleh negara, hingga Papua miskin tak mendapat bagian. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan yang disampaikan di rapat kabinet, itu tidak benar.
Pendapatan dari Provinsi Papua yang mencakup pajak, bea cukai, dan lainnya, adalah sebensar Rp12,645 triliun, sedangkan belanja untuk Papua adalah Rp46,173 triliun.
Sementara Provinsi Papua Barat menyumbang pendapatan Rp5,053 triliun, sementara belanja yang dikeluarkan pemerintah untuk Papua Barat mencapai Rp19,203 triliun.
“Itu kebijakan umum, jadi pemerintah tetap melakukan pendekatan damai tanpa kekerasan, tanpa senjata. Itu prinsip dasarnya. Tapi utk melindungi, ada pendekatan hukum dan keamanan,” katanya.
Pemerintah, kata Mahfud, berdasarkan laporan dari BPK maupun hasil temuan Badan Intelijen Negara, sudah mencatat sepuluh korupsi besar.
“Korulsi besar. Ini akan dilakukan penegakan hukum terhadap mereka,” tegasnya. ***
