Rabu, 20 Oktober 2021
27 C
Surabaya
More
    NasionalMahfud Sebut Ada Korupsi Besar di Papua-Papua Barat

    Mahfud Sebut Ada Korupsi Besar di Papua-Papua Barat

    JAKARTA (WartaTransparansi.com) – Persoalan dugaan korupsi di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat disinggung Menko Polhukam RI Mahfud MD dalam penjelasan terkini terkait perkembangan Papua-Papua Barat, Rabu (19/5/2021).

    Sebelumnya, Mahfud menyatakan, Pemerintah Pusat memberlakukan pendekatan kesejahteraan, damai, dan tanpa senjata untuk seluruh wilayah Papua-Papua Barat.

    “Tapi, ada pendekatan untuk melindungi itu semua. Yaitu, ada pendekatan hukum dan keamanan dari sekian banyak orang Papua,” kata Mahfud saat konferensi pers secara daring di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (19/5/2021).

    Pertama, lanjut dia, Pemerintah Pusat akan memburu para teroris.

    “Bukan organisasi Papua, tapi orang orang Papua yang melakukan teror. By name, ada nama nama. Sehingga, orang orang memang melakukan teror, lalu diketahui,” kata dia.

    Selain terus berupaya menumpas habis kelompok teroris di Papua, pemerintah juga terus berupaya mengatasi teroris Mujahidin Indonesia Timur di Poso, Sulawesi Tengah yang kembali beraksi beberapa hari lalu dengan membunuh empat petani.

    “Ini menunjukkan bahwa kelompok tersebut sudah mulai semakin terdesak oleh operasi pengejaran kita, dan sekali lagi ini pengejaran untuk menyelamatkan rakyat karena mereka ini nyata-nyata melakukan itu (teror),” tandasnya.

    Kedua, Mahfud melanjutkan soal dugaan kasus korupsi terjadi di Papua-Papua Barat.

    “Kemudian, penelusuran penyalahgunaan dana negara, korupsi. Yang selama ini mungkin sering dipertanyakan, kenapa kok di sana korupsinya dibiarin? Nah, kami sekarang sudah menemukan (dugaan, red) sepuluh korupsi terbesar. Baik hasil temuan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan RI), maupun temuan dari Badan Intelijen Negara (BIN). Kami sudah punya semua (data, red),” kata Mahfud.

    Soal keuangan di Papua, menurutnya, banyak orang yang menganggap bahwa Papua diambil hartanya oleh negara, hingga Papua miskin tak mendapat bagian. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan yang disampaikan di rapat kabinet, itu tidak benar.

    Pendapatan dari Provinsi Papua yang mencakup pajak, bea cukai, dan lainnya, adalah sebensar Rp12,645 triliun, sedangkan belanja untuk Papua adalah Rp46,173 triliun.

    Sementara Provinsi Papua Barat menyumbang pendapatan Rp5,053 triliun, sementara belanja yang dikeluarkan pemerintah untuk Papua Barat mencapai Rp19,203 triliun.

    “Itu kebijakan umum, jadi pemerintah tetap melakukan pendekatan damai tanpa kekerasan, tanpa senjata. Itu prinsip dasarnya. Tapi utk melindungi, ada pendekatan hukum dan keamanan,” katanya.

    Pemerintah, kata Mahfud, berdasarkan laporan dari BPK maupun hasil temuan Badan Intelijen Negara, sudah mencatat sepuluh korupsi besar.

    “Korulsi besar. Ini akan dilakukan penegakan hukum terhadap mereka,” tegasnya. ***

    Reporter :
    Penulis :
    Editor : Wetly
    Redaktur :
    Sumber : WartaTransparansi.com

    KOMENTAR

    Berita Menarik Lainya

    Jangan Lewatkan