Kamis, 23 September 2021
32 C
Surabaya
More
    OpiniTajukPPKM Mikro Diperpanjang, Covid-19 Mengancam, Warga Wajib Sadar
    Oleh : Djoko Tetuko, Pemimpin Redaksi Wartatransparansi

    PPKM Mikro Diperpanjang, Covid-19 Mengancam, Warga Wajib Sadar

     

    Kebijakan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro 18 – 31 Mei 2021, menunjukkan bahwa Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) masih mengancam, dan membutuhkan kesadaran semua pihak mendukung berbagai program pengendalian.

    Tentu saja berbagai ikhtiar maksimal terus dilakukan, guna memutus mata rantai Covid-19 atau berusaha mengendalikan virus Corona, supaya pada masa libur panjang Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2021, dapat mengerem perkembangan kasus positif terinfeksi Covid-19 tetap melandai.

    Sebab, kebijakan perpanjangan PPKM Mikro, masih dibebani supaya tetap membangkitkan semangat warga dan terus konsisten memulihkan kebangkitan ekonomi dari berbagai sektor.

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto
    menyampaikan,
    pengendalian Covid-19 juga konsentrasi mengawasi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal ini menambah daftar panjang berbagai ancaman melawan virus Corona, termasuk varian baru.

    Apalagi, perkembangan PMI, pada periode bulan Maret hingga Mei, kepulangan ke Tanah Air diprediksi mencapai 49.682 orang.

    Baca juga :  Soekano, Megawati, Puan dalam Keajaiban dan Kalkulasi Politik

    Oleh sebab itu, guna mengendalikan dan mencegah penyebaran COVID-19, juga masuknya varian baru virus Corona diperlukan penanganan khusus.

    Diketahui, pada bulan April kemarin 24.215 (kepulangan) pekerja migran dan di bulan Mei adalah 25.467, ini yang diperlukan penanganan secara khusus.

    Bahkan, usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19 yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo, Senin (10/05/2021), di Jakarta, Airlangga menyatakan bahwa cakupan
    wilayahnya tetap sama di 30 provinsi dan jenis pembatasan kegiatan masyarakat juga masih tetap sama.

    Diketahui, perpanjangan PPKM Mikro ini nantinya menekankan pada evaluasi perkembangan kasus setelah Hari Raya dan 3T, sehingga akan dilakukan monitoring dan evaluasi kasus COVID-19 pada masa peniadaan mudik dan pasca mudik pada libur panjang
    Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

    Apalagi,
    mobilitasasi penduduk nasional mengalami tren kenaikan sejak tujuh hari terakhir pada awal Mei 2021.

    Tiga provinsi yang mengandalkan pariwisata dengan mobilitas terendah yaitu Bali, Yogyakarta, dan Kepulauan Riau sedangkan tiga provinsi lain dengan mobilitas tertinggi yakni Maluku Utara, Bengkulu, dan Sulawesi Tenggara.

    Baca juga :  BTPKLW Kecerdasan Pemerintah Memotivasi Kebangkitan Ekonomi

    Oleh karena itu,
    sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021, pelaksanaan koordinasi dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda) dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19, dikoordinasikan oleh Pangdam di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau (Kepri), Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara.

    Berbagai ancaman penyebaran Covid-19, maka fokus penanganan. Pertama, saat penerimaan kedatangan para PMI dilakukan dengan protokol kesehatan ketat, baik itu melalui dengan pengetesan, termasuk PCR test, dan karantina.

    Kedua, menjaga
    perkembangan peniadaan mudik terkait pelaksanaan kebijakan peniadaan mudik, khusus
    penyekatan untuk pengetatan mobilitas yang dilakukan oleh Kepolisian di 381 lokasi, ditambah pengetatan wilayah oleh beberapa provinsi untuk mobilitas antar kabupaten/kota, terpantau efektif menekan jumlah masyarakat yang akan mudik.

    Data hasil penyekatan dan pengetatan, hasil operasi kendaraan atau Operasi Ketupat, jumlah yang diperiksa kendaraannya adalah 113.694, yang diputarbalikkan 41.097 kendaraan dan pelanggaran travel gelap adalah 346 kendaraan.

    Baca juga :  Waspadalah! Kekuatan Kontingen PON Buram dan Performance Atlet Turun

    Ketiga, terkait operasional obyek wisata, bahwa sesuai dengan aturan PPKM Mikro, tempat-tempat wisata di daerah Zona Merah dan Oranye dilarang untuk beroperasi, sementara untuk zona lainnya diizinkan dengan pembatasan kapasitas dan penerapan Prokes yang ketat.

    Mengingat ancaman Covid-19 masih di depan mata, maka data detail berbasis Covid-19 dan mudik selama masa libur panjang dari kampung sangat perlu diperkuat lagi, sehingga dapat menjadi acuan menganalisa secara menyeluruh.

    Minimal mendata kasus mudik dan perkembangan kasus positif terinfeksi Covid-19. Juga perkembangan pembebasan pemulihan ekonomi dari mikro sampai menengah, bahkan kelas tertinggi.

    Mengapa? Vaksinasi Covid-19 baru sebagian kecil dari warga negera menerima ikhtiar menjaga dan meningkatkan imun. Sementara varian baru Covid-19 dan mobilisasi massa masih belum terkendali secara rapi. Dan inilah potensi ancaman yang membutuhkan kesadaraan semua pihak.

    Inilah kenyataan ancaman virus Corona masih menghadapi berbagai tantangan. Bahkan sangat membutuhkan strategi baru untuk mengerem dan mengendalian perkembangann Covid-19, secara bersama-sama dengan tingkat kesadaran melawan tingkat tinggi.

    Reporter :
    Penulis :
    Editor :
    Redaktur :
    Sumber :

    KOMENTAR

    Berita Menarik Lainya

    Jangan Lewatkan