Jakarta (Wartatransparansi.com) – Pelaksanaan Piala Menpora masih menuai prokontra, mengingat masih tingginya pandemi Covid- 19. Sehingga Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo mematuhi instruksi pemerintah dengan tidak mengeluarkan surat izin Piala Menpora. Sebagai Kapolri, Sigit harus menghargai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dikeluarkan pemerintah melalui Mendagri Tito Karnavian yang nota bene adalah seniornya Sigit.
Bagi IPW sendiri ada sembilan alasan kenapa Piala Menpora harus dibatalkan. Menurut Neta S Pane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch, pertama, pertandingan itu semula direncanakan berlabel Piala Presiden tapi pihak Istana menolak. Lalu direncanakan lagi sebagai Piala Kapolri dan juga ditolak. Akhirnya diberi nama Piala Menpora.
Kedua, klub legendaris Persipura mundur dari Piala Menpora karena PT LIB dianggap Persipura tidak profesional. Ketiga, ada sebanyak 17 pemain PSM belum dibayar gajinya untuk musim 2020 lalu dan bagaimana mereka bisa bermain tanpa digaji. Keempat, ada 6 klub lain di liga 1 yang juga sebagian pemainnya belum dibayar gajinya di musim 2020 lalu.
Kelima, Menpora tidak transparan mengenai biaya turnamen dan jika menggunakan uang negara harus diaudit BPK dan turnamen ini harus dipelototi KPK agar tidak terjadi korupsi, mengingat dana bansos saja dikorupsi. Keenam, dipastikan 70 persen klub yg ikut Piala Menpora, pemainnya dibayar secara tarkam (jauh di bawah gaji pemain profesional).
