Selasa, 23 Juli 2024
23 C
Surabaya
More
    OlahragaIPW Minta Kapolri Patuhi PPKM Soal Piala Menpora

    IPW Minta Kapolri Patuhi PPKM Soal Piala Menpora

    Jakarta (Wartatransparansi.com) – Pelaksanaan Piala Menpora masih menuai prokontra, mengingat masih tingginya pandemi Covid- 19. Sehingga Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo mematuhi instruksi pemerintah dengan tidak mengeluarkan surat izin Piala Menpora. Sebagai Kapolri, Sigit harus menghargai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dikeluarkan pemerintah melalui Mendagri Tito Karnavian yang nota bene adalah seniornya Sigit.

    Bagi IPW sendiri ada sembilan alasan kenapa Piala Menpora harus dibatalkan. Menurut Neta S Pane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch, pertama, pertandingan itu semula direncanakan berlabel Piala Presiden tapi pihak Istana menolak. Lalu direncanakan lagi sebagai Piala Kapolri dan juga ditolak. Akhirnya diberi nama Piala Menpora.

    Baca juga :  Waketum PB ISSI Lepas Etape Pertama Tour de Banyuwangi Ijen

    Kedua, klub legendaris Persipura mundur dari Piala Menpora karena PT LIB dianggap Persipura tidak profesional. Ketiga, ada sebanyak 17 pemain PSM belum dibayar gajinya untuk musim 2020 lalu dan bagaimana mereka bisa bermain tanpa digaji. Keempat, ada 6 klub lain di liga 1 yang juga sebagian pemainnya belum dibayar gajinya di musim 2020 lalu.

    Kelima, Menpora tidak transparan mengenai biaya turnamen dan jika menggunakan uang negara harus diaudit BPK dan turnamen ini harus dipelototi KPK agar tidak terjadi korupsi, mengingat dana bansos saja dikorupsi. Keenam, dipastikan 70 persen klub yg ikut Piala Menpora, pemainnya dibayar secara tarkam (jauh di bawah gaji pemain profesional).

    Baca juga :  Pelatih Timnas U-19 Indra Sjafri Remehkan Kamboja

    Ketujuh, patut dicurigai pemain asing di Piala Menpora belum mendapatkan KITAS dan jika ini terjadi itu merupakan pelanggaran hukum. Kedelapan, dipastikan tidak satu pun pemain Piala Menpora diasuransikan. Kesembilan, patut diduga para pemain Piala Menpora tidak bisa membayar pajak penghasilan (PPh) karena penghasilannya setara tarkam.

    “Dari sembilan alasan ini, IPW memastikan Piala Menpora adalah turnamen kelas ecek ecek, yang sama sekali tidak berdampak pada prestasi sepakbola nasional. Yang ada justru berpotensi menimbulkan kerumunan masal  dan melanggar instruksi Mendagri tentang PPKM,” ujarnya dalam rilis yang diterima wartatransparansi.

    Neta menambahkan seharusnya Menpora, PSSI, dan komunitas sepakbola harus mendorong adanya konsolidasi persebakbolaan nasional agar nasib dan prestasi sepakbola nasional. Serta semua kru yang terlibat bisa lebih baik lagi dan tidak dieksploitasi demi kepentingan orang orang tertentu. (min)

    Sumber : Wartatransparansi.com

    COPYRIGHT © 2021 WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan