“Paling tidak sudah keluar PBTnya dahulu supaya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Sebenarnya kalau dihitung penyelesaiannya bisa sampai tahun 2025 tetapi kita percepat dengan dukungan dari berbagai pihak,” paparnya.
Tidak hanya itu, orang nomor satu di Kota Pahlawan ini memastikan minimal sudah keluar peta bidang agar aset negara itu bisa segera dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk masyarakat. Makanya, ia meminta dengan sangat agar kolaborasi seperti saat ini terus dijaga dan semakin ditingkatkan. “Saya berharap kolaborasi yang lebih hebat lagi dari sekarang, supaya kalau bisa kurang dari 2023 sudah kelar, akan lebih bagus,” tegasnya.
Dalam waktu dekat, mantan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bapekko) ini pun bakal membentuk pasukan atau tim khusus untuk membantu meringankan beban BPN yang diambil dari jajaran Pemkot Surabaya. Mulai dari menyiapkan tim sebagai pengukur hingga administrasi. Tujuannya, agar beban terkurangi sehingga diupayakan akan kelar sebelum targetnya.
“Dan percepatan di tahun berikutnya. Kita juga akan sampaikan kepada masyarakat bahwa jumlah yang belum tersertifikat itu berapa jumlah dan dimana saja lokasinya. Lalu disampaikan pula bahwa ini sedang menuju sertifikat,” jelas dia.
Sementara itu, Kepala BPN 1 Kota Surabaya, Kartono Agustiyanto berupaya semaksimal mungkin agar target 2023 dapat terlampaui. Bahkan, dia memastikan hingga sampai hari ini jumlah persil yang belum tersertifikat sudah semakin berkurang.
“Berkurang terus. Kita akan maksimalkan, ini juga mendapat dorongan dan dukungan dari KPK. Tahun 2023 harus tuntas,” tandasnya. (wt)
