JAKARTA (WartaTransparansi.com) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan PP Muhammadiyah, mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang mencabut Perpres No 10 Tahun 2021 tentang Pembukaan Investasi Baru dalam Industri Minuman Keras mengandung alkohol.
Apresiasi disampaikan Ketua Bidang Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh dalam keterangan pers virtual, Selasa (2/3/2021).
“MUI menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas keseriusan pemerintah atas respon cepat Presiden yang mendengar aspirasi masyarakat dan juga bersama-sama berkomitmen meneguhkan komitmen kemaslahatan bangsa,” jelas Niam.
Niam juga menaruh harapan ke depan, pemerintah bisa melibatkan seluruh stakeholder dalam rangka penyusunan kebijakan maupun peraturan mengingat ada begitu banyak hal yang harus diselamatkan, selain ekonomi dan rakyat itu sendiri.
PP Muhammadiyah
Terpisah, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Yogyakarta, juga mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi tersebut.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir mengatakan, langkah yang diambil Presiden telah menunjukkan pemerintah bersikap demokratis, legawa atas aspirasi dan keberatan yang meluas dari beragam umat beragama, khususnya umat Islam termasuk di dalamnya ormas Muhammadiyah.
“PP Muhammadiyah juga secara resmi telah menyampaikan penolakan dan minta pencabutan atas Perpres tersebut. Langkah pencabutan Perpres tersebut oleh Presiden merupakan sikap politik yang positif dan menunjukkan keterbukaan pemerintah atas kritik dan masukan konstruktif masyarakat demi kemaslahatan bangsa,” kata Haedar, Selasa (2/3/2021) siang, di Yogyakarta.
Haedar menilai, pemerintah tentu memahami, persoalan miras bukan hanya urusan umat beragama semata, yang memang di dalam Islam diharamkan, tetapi juga mendapat perhatian seluruh elemen bangsa karena miras mampu merusak mental dan moral bangsa.
“Pembangunan ekonomi tentu sangat didukung penuh oleh semua pihak, asalkan tidak bertentangan dengan nilai Pancasila, agama, dan kebudayaan luhur Indonesia. Masih terbuka banyak bidang yang dapat dikembangkan dalam pembangunan ekonomi dan investasi di negeri ini,” ujarnya. (wt)