Oleh Djoko Tetuko – Pemimpin Redaksi Wartatransparansi
Belum genap satu tahun Gubernur Sulawesi Selatan
Prof. Dr. Ir. H.M. Nurdin Abdullah, M.Agr, mendapat gelar sebagai Gubernur Peduli Olahraga dari SIWO PWI Pusat.
Gubernur profesor itu juga banyak menerima penghargaan sangat menakjubkan. Sayang seribu sayang siapa sangka tertangkap Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) karena melakukan tindakan pidana korupsi.
Sekedar mengenal Gubernur Profesor Nurdin Abdullah dengan pendidikan formal;
Tamat SDN Tahun 1976; Tamat SMP Tahun 1979; Tamat SMAN 5 Makassar Tahun 1982; S1 Fakultas Pertanian dan Kehutanan UNHAS Tahun 1986;
S2 Master of Agriculture Kyushu University Jepang Tahun 1991; dan
S3 Doktor of Agriculture Kyushu University Jepang Tahun 1994;
Pendidikan atau Latihan Jabatan;
(1). Pra Jabatan Tahun 1987; (2).
LEMHANAS RI Angkatan IV tahun 2010; dan menjabat sebagai Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
Jabatan lain; (1). Presiden Direktur PT Maruki Internasional Indonesia;
(2). President Director of Global Seafood Japan
Director of Kyusu Medical Co. Ltd. Japan;
(3). Dewan Penyantun Politeknik Negeri Makassar;
(4). Bupati Bantaeng, Masa Bakti 2008 – 2013 dan Masa Bakti 2013 – 2018
(5). Gubernur Sulawesi Selatan, Masa Bakti 2018-2023
Gubernur Profesor Nurdin baru 2 (dua) bulan bekerja sebagai gubernur, pria kelahiran Parepare 7 Februari 1963, itu langsung menyabet empat penghargaan.
Salah satu penghargaan terbaik, yakni Laporan Keuangan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tulis laman sulselprov.go.id
Sulsel meraih Top 40 Inovasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Sejuta Ikan. Sulsel juga meraih penghargaan kelembagaan berkinerja utama dalam menguatkan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) 2018.
Sukses membawa Sulsel meraih penghargaan sebagai Trend Setter Pembangunan dan Inovasi Daerah pada 2019. Predikat tersebut diraih dalam penghargaan Indonesia Maju 2018-2019.
Bidang pemberdayaan perempuan dan
kesetaraan serta keadilan gender, Sulsel meraih Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2019. Pada tahun yang sama, Sulsel dinobatkan sebagai pemerintah dengan tata kelola pelayanan dan penanganan kasus terbaik di Indonesia dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Gubernur Profesor Nurdin, membawa provinsi dengan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Terbaik.
Bahkan, di sektor
pariwisata Sulsel meraih penghargaan sebagai daerah wisata unggulan dari Kementerian Pariwisata (Kemenpar) pada 2019.
Pada ajang penganugerahan Kepala Daerah dan BUMD Terbaik 2019, Sulsel memboyong tiga penghargaan sekaligus. Yakni, provinsi dengan tingkat perekonomian terbaik, provinsi terbaik kedua untuk kondisi keuangan terbaik, dan peringkat ketiga untuk provinsi terbaik.
Provinsi Sulsel juga berhasil menduduki peringkat satu Budhipura Provinsi Anugerah Iptek dan Inovasi 2019. Penghargaan diterima langsung oleh Nurdin di Denpasar Bali pada 28 Agustus 2020.
Nurdin juga pernah mendapat Anugerah Paramakarya 2019. Penghargaan diserahkan langsung Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, pada 28 November 2019.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi juga ikut mengganjar kinerja Nurdin. Pemprov Sulsel berhasil meraih penghargaan 40 besar pengelola layanan publik SP4N-LAPOR.
Sayang seribu sayang, Gubernur Profesor Nurdin, Sabtu (27/2/2021) dikandangkan di gedung KPK karena tertangkap dalam operasi khusus.
Gubernur Sulawesi Selatan Profesor Nurdin Abdullah tiba sekitar pukul 09.30 WIB bersama 5 orang terduga korupsi.
Ketua KPK Firli Bahuri membenarkan Gubernur Sulsel ditangkap KPK pada Jumat (26/2/21) malam. Profesor Nurdin langsung dibawa ke Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. “Tim KPK dan para pihak yang sudah tiba di Jakarta dari Makassar,” kata Firli dalam keterangannya, seperti dikutip Antara.
Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap itu. KPK meminta semua pihak menunggu KPK menyelesaikan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
Jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi infrastruktur jalan dalam modus operandi apa saja, sayang seribu sayang, gubernur profesor dengan rentetan penghargaan dan melalui proses jenjang pendidikan hingga guru besar begitu hebat dan bermartabat. Harus terjerembab di lubang tidak terhormat, melanggar tindak pidana korupsi. (*)