SURABAYA (Wartatransparansi.com) – Dalam beberapa tahun belakangan, pemerintah gencar melakukan pembangunan. Tak jarang, proyek pembangunan tersebut membutuhkan lahan.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengingatkan, agar proses pembebasan tetap berlaku adil bagi masyarakat, khususnya pemilik lahan.
Senator asal Jawa Timur ini mengatakan penanganan pembebasan lahan harus diperhatikan serius.
“Karena harga pembebasan tentu tidak sama antara satu daerah dengan daerah lainnya. Selain itu, pembebasan lahan untuk proyek pemerintah tidak boleh meninggalkan masalah,” tuturnya, Jumat (26/2/2021).
Menurutnya, dahulu masyarakat mengenal proses ini dengan sebutan ganti rugi.
“Artinya lahan yang dibeli tidak berdasarkan harga yang standar berlaku di daerah tersebut. Hal ini banyak menjadi kasus hukum dan merugikan masyarakat pemilik tanah,” tuturnya.
Tidak itu saja, terkadang pembebasan lahan dilakukan dengan pemaksaan atau ancaman, baik secara fisik maupun secara psikologis.
