Kamis, 23 September 2021
32 C
Surabaya
More
    LapsusNgopi Legi, Terungkap Pajak Tambang Rp.17milyar Tahun 2020

    Ngopi Legi, Terungkap Pajak Tambang Rp.17milyar Tahun 2020

    GELARAN Ngopi Legi (Ngobrol Pinter Legowo Ning Ati) – Warta Transparansi Group dan AJPB (Aliansi Jurnalis Pasuruan Bersatu), di cafe D’djaja dan Kolam Pancing Ki Demang – Gempol pada Rabu malam (24/2/2021) dengan tema “Tambang Galian C, Pasuruan Oleh Opo” ( Tambang Galian C, Pasuruan Dapat Apa) berlangsung cukup gayeng.

    Ini lantaran dalam acara tersebut di hadiri secara khusus perwakilan dari pimpinan DPRD Kab Pasuruan yakni H.Andri Wahyudi, Kapolres Pasuruan yang diwakili oleh AKP Andrian Wimbarda selaku Kasat Reskrim Polres Pasuruan serta pakar hukum pidana Iskandar Laka,SH.MH.

    Pada pokok bahasan kali ini, Ngopi Legi yang di pandu oleh Henry Ki Demang menitik beratkan pada maraknya pertambangan galian C di wilayah Kab.Pasuruan, baik tambang yang berijin ataupun tambang ilegal. Dimana keberadaan tambang galian C yang saat ini berjumlah sekitar 85 titik serta lebih dari 2000hektar ini, setidaknya menimbulkan permasalahan yang cukup komplek diantaranya mengakibatkan banjir atau ancaman tanah longsor juga menipisnya area serapan air serta beberapa jalan desa mengalami kerusakan cukup parah.

    Seperti yang disampaikan oleh As’ad Asnawi salah satu jurnalis yang inten menyuarakan kerusakan alam atas maraknya tambang.

    Wakil Ketua DPRD Kab. Pasuruan sebagai Narasumber pada diskusi Ngopi Legi

    ” sejumlah data yang berhasil kami kumpulkan dari beberapa narasumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengusaha tambang legal yang ada saat ini tak ada satupun yang melaksanakan ketentuan perudangan yang berlaku salah satunya yakni reklamasi atas tambang yang telah usai diexploitasi. Selain itu juga PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari pajak tambang itu sendiri sangat minin. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil atau pundi-pundi rupiah yang nilainya bisa mencapai puluhan bahkan ratusan milyar dari exploitasi tersebut.

    Namun demikian dengan regulasi yang ada saat ini, tampaknya Pemkab Pasuruan pada beberapa tahun belakangan ini selalu memberikan rekomendasi atas ijin pertambangan pada pemohon ijin tambang, namun tidak di ikuti dengan kajian sosial ekonomi juga azas kemanfaatannya. Artinya Pemkab Pasuruan seakan obral rekomendasi atas pengajuan tambang galian C.

    Belum lagi perilaku perseorangan, koorporasi maupun sejumlah oknum aparatur negara yang melakukan pertambangan tanpa ijin. Ini semakin membuat runyam permasalahan dan otomatis merugikan negara, lantaran tidak ada pajak yang masuk ke negara dan belum lagi dampak kerusakan alam yang salah satu mengakibatkan banjir disejumlah tempat,”ujar Sa’ad Asnawi dihadapan auden.

    Kasat Reskrim Polres Pasuruan AKP Andrian Wimbarda sebagai Narsum Ngopi Legi

     

    Pun demikian pula beberapa steatmen yang disampaikan oleh Anjar Supriyanto salah satu warga terdampak tambang galian C asal Gempol, ia merasa miris dengan keberadaan tambang yang telah mengisolasi dan membahayakan warga Dusun Sumberejo,Desa Watukosek, Kecamatan Gempol.

    Dimana saat ini dusun tersebut sudah mengambang ditengah galian C dan mungkin hanya menunggu longsor terjadi, maka dusun tersebut hanya akan tinggal kenangan atau bahkan menjadi viral lantaran akan ratusan nyawa menjadi korbannya. Atas hal tersebut, ia meminta agar pihak Pemkab Pasuruan sesegera mungkin untuk merelokasi seluruh warga Dusun Sumberejo.

    “Sebagai masyarakat wilayah timur, saya sependapat dengan yang disampaikan oleh rekan Sa’ad Asnawi juga Anjar Supriyanto. Keberadaan tambang yang saat ini tidak membawa dampak positif bagi masyarakat dan Pemkab Pasuruan. Perlu diketahui tak hanya di wilayah Pasuruan Barat (kaki gunung penanggungan) semata, yang telah mengalami kerusakan alam akibat pertambangan. Diwilayah Pasuruan Timur (Grati, Pasrepan,Winongan) dan sekitarnya, juga mengalami hal serupa. Bahkan lebih parah lagi dari kondisi di Pasuruan Barat serta hampir tambang yang ada tidak berijin. Kami memohon pihak APH khususnya Kepolisian agar segera melakukan langkah penindakan,” tegas Hanan Ketua LSM Cinta Damai.

    Lain halnya keterangan yang disampaikan oleh Didik Kepala Desa Kepulungan, ia menambahkan

    Banjir bandang yang terjadi di wilayahnya kemarin lusa dan mengakibatkan sekitar 60 rumah rusak akibat terjangan air. Hal itu terjadi bukan semata akibat dari expoloitasi alam (pertambangan). Namun banyak faktor yang mempengaruhinya, salah satunya yakni tidak berfungsinya sungai sebagaimana mestinya serta beralih fungsinya hutan sebagai tempat penyerapan air.

    Pihaknya juga tidak setuju, jika pertambangan ditutup seluruhnya, adanya tambang juga untuk peningkatan ekonomi warga sekitar. Akan tetapi pihak Pemkab Pasuruan harus kembali menata regulasinya, sehingga tercipta sinergitas.

    Mendapati pandangan, keluhan serta permintaan dari perwakilan masyarakat tersebut, sang mediator Henry Ki Demang memberikan kesempatan menjawab pada AKP Andrian Wimbarda yang mewakili Kapolres Pasuruan AKBP Rofiq Ripto Himawan.

    “Sebelumnya kami apresiasi atas terselenggaranya acara Ngopi Legi ini sebagai jembatan atau interaksi antara pihak masyarakat dengan pihak pengemban amanat undang-undang,”ucap Kasat Reskrim.

    Iskandar Laka, Pakar Hukum sebagai Narsum Ngopi Legi

    “Perlu bapak-bapak ketahui bersama saat ini tupoksi Polri semakin menyeluruh di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mulai dari keamanan dalam negeri, mengurusi pencegahan covid-19, ketertiban umum dan pengayoman-perlindungan serta kepastian hukum bagi masyarakat.

    Terkait penindakan terhadap pelaku tambang ilegal. Pihak Polres Pasuruan telah melakukan penyidikan pada beberapa orang dan menaikan statusnya menjadi tersangka. Pun demikian berkasnya telah pula kami limpahkan pada pihak Kejaksaan (bagi pelaku masyarakat umum) dan pada institusi TNI juga telah kami limpahkan pada POM TNI.

    Memang kami akui bahwa, permasalahan tambang di wilayah hukum Polres Pasuruan tidak hanya berkutat disalah satu tempat atau titik saja, namun menyebar. Keterbatasan personil juga salah satu kendala dan personil yang ada tidak hanya melakukan penyelidikan dan penyidikan atas satu perkara semata, setidaknya ada ratusan perkara yang harus kami selesaikan.

    Peran aktif masyarakat sangat kami butuhkan, artinya jika mengetahui adanya unsur tindak pidana pertambangan ilegal, kami mohon segera diinformasikan pada kami dan akan segera kami tindaklanjuti. Akan tetapi perlu diingat bahwasanya ada rambu-rambu atau aturan perundangan yang membatasi kinerja kami,”pungkas AKP Andrian Wimbarda.

    Sementara itu narasumber dari praktisi hukum Iskandar Laka,SH.MH yang juga seorang dosen ilmu hukum, menerangkan.

    Dalam menyikapi pertambangan harus mengerti UIP dan WUIP agar tidak terjadi kesalahan mendasar dalam pelaporan ataupun penindakannya. Pada undang-undang pertambangan saat ini telah termaktub jenis dua sanksi pelanggaran yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. Tak hanya sebatas itu saja, dalam penyelidikan dan penyidikan kasus pertambangan kebanyakan melibatkan institusi lain diantaranya Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan bahkan tak menutup kemungkinan melebar pada Dinas Perkim (Perumahan dan Kawasan Pemukiman).

    Untuk itu perlu dipahami lagi bagi para pegiat sosial dan APH (Aparatur Penegak Hukum). Bahwasanya pada ijin usaha pertambangan khusus galian C disitu akan tertulis jenis galian apa yang oleh diambil oleh sang pemilik ijin tambang. Artinya jika dalam ijin tambang yang dikeluarkan hanya mengambil pasir, maka batu yang ada tidak boleh diambil ataupun sebaliknya. Jika hal itu dilakukan oleh pemilik ijin, sudah masuk dalam tindakan pelanggaran atau pidana.

    Sementara untuk reklamasi bekas tambang wajib hukumnya dilakukan pasca exploitasi. Namun demikian banyak petambang yang meninggalkan tempat dan tidak melakukan reklamasi, itu lantaran para petambang telah memberikan jaminan reklamasi (JamRek) pada negara saat mengurus ijinnya. Jaminan Reklamasi (Jamrek) itu sendiri besarannya tak sebanding dengan biaya reklamasi yang akan dilakukan.

    Jadi sepakat dengan saudara As’ad Asnawi yang mengatakan “daripada melakukan reklamasi ratusan juta, mendingan kehilangan uang jaminan reklamasi yang cukup belasan atau puluhan juta”. Untuk mengatasi hal ini, pihak pemerintah daerah setempat dan pihak legislatif seharusnya membuat perda atau aturan bupati/walikota yang mengikat petambang, sebelum memberikan rekomendasi ijin,”urai Iskandar Laka.

    Pada penghujung Ngopi Legi, Rabu malam (24/2/2021). Andri Wahyudi yang mewakili dari unsur legislatif Kab.Pasuruan menuturkan,” sepakat dengan saudara kepala desa Kepulungan tidak serta merta menutup tambang legal, tapi petambang ilegal wajib diproses hukum,”katanya.

    ” Saat ini ijin tambang sesuai dengan perundangan, dikeluarkan oleh pusat. Terkait pajak tambang yang masuk pada Kasda Kab.Pasuruan, ditahun 2020 lalu hanya sebesar Rp.17milyar. Jika uang dari pajak tambang dikonsersikan dengan biaya perbaikan jalan desa (wewenang Pemkan Pasuruan) yang terimbas pertambangan jelas tidak cukup. Sepakat dengan Pak Iskandar Laka, perlu adanya proteksi atas penerbitan rekomendasi ijin tambang yang dikeluarkan Pemkab Pasuruan.

    Jika saat dimulainya pembangunan jalan tol Gempol-Pandaan, pihak Pemkab Pasuruan jeli atas peluang yang ada. Maka mencari uang Rp.100milyar atau bahkan lebij sangat mudah dilakukan.

    Perlu diketahui bahwa pada ruas jalan tol Gempol-Pandaan, Pemkab Pasuruan memiliki saham mayoritas (PT. Jalan Tol). Dimana saat pembangunan jalan tol Gempol-Pandaan, membutuhkan 1juta kubik tanah uruk. Nah seharusnya Pemkab Pasuruan memproteksi atau mengunci pengadaan pengurukan itu. Artinya semua provider yang akan mengajukan pekerjaan pengurukan wajib melalui PT.Jalan Tol yang nota benenya dikelola Pemkab Pasuruan, akan tetapi hal itu tidak dilakukan, dan otomatis kita kehilangan pundi rupiah.

    Kembali lagi pada ” Pasuruan Oleh Opo” dengan maraknya tambang yang ada saat ini. Jelas Pemkab Pasuruan tidak mendapatkan keuntungan apapun dan setidaknya membawa dampak rusaknya sejumlah infrastruktur jalan yang dilalui truk bertonase sarat angkutan. Pemilik tambang untung puluhan bahkan ratusan milyar, tapi Pemkab Pasuruan hanya mendapatkan pemasukan pajak senilai Rp.17milyar dan itupun Pemkab memiliki beban perbaikan infrastruktur dan sejumlah kawasan pemukiman yang membahayakan masyarakat setempat.

    Kedepannya, kami legislatif memiliki fungsi pengawasan akan mencoba berkomunikasi dengan pihak eksekutif, guna melakukan kajian atau semacam peraturan daerah (Perda) proteksi sebelum mengeluarkan rekomendasi ijin pertambangan.

    Sedangkan bagi pelaku tambang ilegal, kami mengharapkan pada aparatur penegak hukum agar melakukan tindakan tegas. Pun demikian informasi dari masyarakat sangat perlu dibutuhkan. Apalagi Pak Kasat Reskrim tadi telah memberikan nomer telepon /WA untuk dapatnya membantu memberikan informasi,” tutup politisi PDIP yang memiliki motto Bergerak Dan Berdampak ini. (tim)

    Reporter :
    Penulis :
    Editor :
    Redaktur :
    Sumber :

    KOMENTAR

    Berita Menarik Lainya

    Jangan Lewatkan