Kamis, 23 September 2021
28 C
Surabaya
More
    OpiniTajukIsu Pemotongan BOP, Kemenag RI Perlu Monev dan Mengumumkan

    Isu Pemotongan BOP, Kemenag RI Perlu Monev dan Mengumumkan

    Oleh Djoko Tetuko – Pemimpin Redaksi Wartatransparansi

    Kullukum ra’in wa kullukum mas’ulun ‘an ra’iyyatihi (setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin diminta bertanggungjawab atas kepemimpinanmu).

    Ketika ramai soal pemotongan dana bantuan operasional pendidikan (BOP) di Pasuruan Raya dari Kemenag RI, dan diindikasikan juga terjadi secara nasional, beberapa teman menelpon soal pemberitaan masalah ini.

    Berdasarkan hadits di atas bahwa setiap pemimpin diminta pertanggjawban atas kepemimpinan, maka Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota lebih baik melakukan introspeksi atau muhasabah dengan monitoring dan evaluasi atas informasi ini.

    Melakukan Monev berarti memonitoting realisasi bantuan dana BOP (bantuan operasional pendidikan) itu apakah benar ada pemotongan atau hanya isu belaka, atau hanya dilakukan segelintir oknum atau mungkin juga fitnah.

    Baca juga :  Waspadalah! Kekuatan Kontingen PON Buram dan Performance Atlet Turun

    Memperjelas permasalahan ini dari Kementerian sampai Kemenag RI di kabupaten/kota, jauh lebih jika memberikan contoh teladan bagi kementerian yang lain juga lembaga/instansi lain.

    Mengapa? Bahwa jika ada isu atau informasi tentang perilaku negatif, apalagi tarkait isu tidak sedap memotong dana BOP, maka Kemenag RI memberikan klasifikasi dengan melakukan Monev secara menyeluruh kemudian mengumumkan kepada publik.

    Sebagaimana Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

    Baca juga :  BTPKLW Kecerdasan Pemerintah Memotivasi Kebangkitan Ekonomi

    Menyarankan Monev dan mengumumkan, dengan penuh pertimbangan daripada informasi ini terus menggelinding menjadi fitnah ke mana-mana, maka Kemenag RI sebagai bagian dari melanjutkan dakwah Nabi Muhammad SAW, bahwa “Aku (Rasul Muhammad) diutus untuk menyempurnakan akhlak mulai”. Dengan kesatria mengumumkan kondisi sebenar-benarnya.

    Dengan demikian, maka seluruh pemimpin di Kemenag RI, kepala atau penanggung jawab Ponpes, Madin, TPQ atau lembaga sejenis sama-sama gugur dari tuntutan tanggung jawab sebagai pemimpin dalam hal dana BOP.

    Sehingga semua yang terkait dengan dana bantuan, setelah dengan transparansi karena dakwah dan menjaga akhlak mulia, maka akan menjadi pemimpin yang selamat di dunia dan akhirat, karena sudah menyampaikan kebenaran walau hal itu pahit. (*)

    Reporter :
    Penulis : Djoko Tetuko
    Editor :
    Redaktur :
    Sumber : WartaTransparansi.com

    KOMENTAR

    Berita Menarik Lainya

    Jangan Lewatkan