Jumat, 26 Februari 2021
More
    Nasional DPR Dukung Revisi UU ITE untuk Redam Ketakutan

    DPR Dukung Revisi UU ITE untuk Redam Ketakutan

    Jakarta (Wartatransparansi.com) – Sejumlah fraksi di DPR mendukung revisi Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)  yang dilontarkan Presiden Joko Widodo. Revisi diharapkan bisa mengatasi pasal-pasal karet di undang-undang itu yang kerap digunakan untuk mengekang kebebasan berpendapat.

    Namun, sebelum itu, kajian mendalam harus dilakukan. Tak kalah penting, polisi harus selektif dalam menangani laporan pelanggaran UU ITE.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden meminta Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo dan jajarannya agar lebih selektif memproses laporan pelanggaran UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Presiden pun meminta Kapolri membuat pedoman atas pelaksanaan pasal-pasal dalam UU ITE agar tidak multitafsir. Selain itu, Presiden membuka kemungkinan revisi UU ITE jika regulasi itu tak mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Revisi terutama untuk menghapus pasal-pasal karet.

    Baca juga :  Vaksinasi Covid-19 Massal untuk Insan Pers akan Dihadiri Presiden

    Menindaklanjuti pernyataan Presiden itu, Menko Polhukam Mahfud MD di  akun medsosnya mengatakan, pemerintah akan mendiskusikan inisitif merevisi UU ITE. ”Dulu, pada 2007/2008 banyak yang usul dengan penuh semangat agar dibuat UU ITE. Jika sekarang UU tersebut dianggap tidak baik dan memuat pasal-pasal karet, mari kita buat resultante baru dengan merevisi UU tersebut. Bagaimana baiknyalah, ini kan demokrasi,” ujarnya.

    Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Azis Syamsuddin pun mendukungnya. ”DPR menyambut baik rencana revisi tersebut. Diharapkan revisi ini juga tidak melepas niat baik awal hadirnya UU ITE. Saat ini, UU ITE selalu dijadikan alat untuk saling lapor-melapor terhadap pihak yang saling berseberangan karena permasalahan kecil di media sosial,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (16/2/21).

    Baca juga :  Ketua DPD RI Berharap Bank Syariah Memberi Kemudahan Pembiayaan

    Lebih lanjut ia berharap revisi dapat lebih mempertimbangkan prinsip keadilan sekaligus meredam ketakutan karena ancaman. Dengan demikian, tidak ada lagi pasal karet di dalamnya. Hal ini penting untuk tetap menjaga demokrasi dan kebebasan berpendapat. ”Kita sudah jenuh dengan pasal pencemaran nama baik dan penghinaan. Itu saja yang kerap kita dengar jika terjadi pelaporan mengatasnamakan UU ITE ribut di media sosial. Itu saja yang dipakai seseorang untuk melaporkan ke pihak kepolisian,” katanya.

    Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar yang juga anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Christina Aryani, pun mengapresiasi pernyataan Presiden itu. UU ITE yang menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat diharapkan bisa diredam lewat revisi dan  jadi jalan keluar untuk mengatasi problem tersebut. Untuk itu, pemerintah bisa saja mengajukan revisi sebagai salah satu rancangan undang-undang (RUU) usulan pemerintah di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

    Baca juga :  Presiden Jokowi Sampaikan Alasan Awak Media Diberi Vaksin Covid-19

    Terlebih hingga kini, prolegnas belum disahkan sehingga pemerintah bisa memasukkannya pada prolegnas. Namun, sebelum itu ditempuh, Kapolri disarankan menerbitkan peraturan Kapolri atau surat edaran Kapolri terhadap pasal-pasal yang multitafsir seperti permintaan dari Presiden Jokowi. Jika kemudian peraturan itu sudah bisa mengeliminasi problem yang ada, revisi UU ITE tak dibutuhkan lagi.

    Sedangkan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR Saleh Partaonan Daulay lebih setuju jika pemerintah langsung menginisiasi revisi UU ITE. ”Biasanya, kalau pemerintah yang mengusulkan, birokrasi pelaksanaannya lebih mudah. Tidak berbelit. Apalagi, substansi perubahannya sudah jelas. Di DPR tentu tidak akan banyak dipersoalkan lagi,” ujarnya. (kps/sr)

    Reporter :
    Penulis : samuel ru'ung
    Editor :
    Redaktur :
    Sumber : Wartatransparansi.com

    Komentar

    guest
    0 Komentar
    Inline Feedbacks
    View all comments

    Terkini

    Jangan Lewatkan