“Situasi kondusif tentu akan membantu percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua Barat bersama Papua sebagai dua provinsi yang memperoleh status Otonomi Khusus,” katanya.
Dijelaskan LaNyalla, DPD RI memberikan perhatian kepada percepatan pelaksanaan program pembangunan berbasis distrik (kecamatan) dan kampung di wilayah terpencil, wilayah tertinggal, wilayah pedalaman, pulau-pulau kecil, perbatasan negara, dan pegunungan yang sulit dijangkau.
Sementara Walikota Sorong, Lambertus Jitmau, berharap aspirasi yang disampaikannya bisa direalisasikan. Menurutnya, kota yang terbentuk 20 tahun lalu sebagai daerah otonom dengan kepemilikan APBD terkecil, kurang dari satu triliun, ingin dimajukan dengan pemekaran wilayah.
Harapannya, terjadi pertumbuhan ekonomi dengan dukungan sumber daya manusia yang memadai.
“Setiap DPD berkunjung, kami selalu sampaikan aspirasi, tapi sayang aspirasi itu tak kunjung tiba. Kami menangis terus, kami menangis terus, karena kepada siapa lagi akan kami sampaikan keinginan itu,” kata Lambertus.
Menurutnya, pemekaran yang dimaksud adalah pembentukan provinsi Papua Barat Daya. Untuk mencapai itu, semua persyaratan sudah diserahkan.
“Kami perjuangkan pembentukan Papua Barat Daya sudah selama 16 tahun. Padahal semua persyaratan yang diminta sudah kami berikan, tapi apa yang kami terima hingga saat ini,” ucapnya.
Menurutnya, pulau besar yang berada di paling timur Indonesia itu diberi jatah pemekaran tiga provinsi. Salah satunya Papua Barat Daya.
“Saya minta satu saja, saya minta dengan hormat, sekali lagi saya minta dengan hormat. Pak Ketua DPD RI tolong perjuangkan, karena kami butuh. Kepada siapa lagi yang akan kami mengadu, kepada siapa lagi kami menangis, hanya kepada Ketua DPD RI yang bisa menyampaikan aspirasi kami,” tutur Walikota Sorong yang telah menjabat dua periode itu.(nur)
