Jumat, 26 Februari 2021
More
    Opini Pemberitaan Ramah Penyandang Disabilitas Perjuangan Kesetaraan

    Pemberitaan Ramah Penyandang Disabilitas Perjuangan Kesetaraan

    Oleh Djoko Tetuko – Pemimpin Redaksi WartaTransparansi

    Pemberitaan ramah penyandang disabilitas memang tidak mudah, karena penyandang disabilitas dalam memperoleh informasi mempunyai disabilitas (hambatan) tidak sama, sehingga membutuhkan kecermatan, kecerdasan, ketelitian, dengan mengedepankan menuju Informasi berkeadilan.

    Informasi berkeadilan sebagaimana pandangan Pancasila sesuai dengan sila kedua, “kemanusiaan yang adil dan beradab”, dan sila kelima, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Maka penyandang disabilitas diajak secara bersama-sama merumuskan kebutuhan dasar dan pengembangannya dalam hal memperoleh informasi, sehingga dapat menyerap kebutuhan primer dengan memanfaatkan media pers yang sudah ada, maupun kemungkinan pengembangan sebagai pemenuhan kebutuhan secara khusus.

    Diketahui butir sila kedua Pancasila sebagai pedoman membuat berbagai kegiatan dengan adil menuju sejahtera guna mencapai kesetaraan hak penyandang disabilitas, yaitu;
    1. Sebagai manusia harus bisa mengakui persamaan hak, persamaan kewajiban maupun persamaan derajat.

    2. Saling mencintai sesama manusia.
    3. Mengembangkan sikap tenggang rasa.
    4. Tidak semena-mena terhadap orang lain.
    5. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
    6. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
    7. Berani membela kebenaran dan keadilan.

    8. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu kembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

    Demikian juga butir sila kelima, senantiasa membangun dan mengembangkan budi pekerti, kekeluargaan, dan gotong royong, yaitu;
    1. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.

    2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
    3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
    4. Menghormati hak orang lain.

    Selain itu, memperhatikan Pasal 28 UUD 1945 secara seksama, maka pemenuhan hak dan penghormatan kepada penyandang disabilitas mutlak dilakukan dalam menjaga keseimbangan bermasyarakat dengan kemajemukan dan keberagaman, menuju satu kesatuan memperjuangkan kesataraan penyandang disabilitas mendapatkan kemudahan saluran informasi maupun akses informsi

    Pasal 28 Setelah Amandemen UUD 1945 Pasal 28 mengalami penambahan dalam Amandemen UUD 1945 kedua yang dilakukan melalui Sidang Umum MPR pada 14-21 Oktober 1999. Ada beberapa tambahan pasal sebagaimana tertuang dalam Bab X A Pasal 28 A-J, yang berbunyi:

    Pasal 28A, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”

    Pasal 28 B, “(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
    (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

    Pasal 28C, “(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
    (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”.

    Pasal 28D “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
    (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.”.

    Pasal 28E, “(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

    Pasal 28F, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

    Pasal 28G, “(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”.

    Pasal 28H, “(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
    (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
    (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”.

    Pasal 28I, “(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
    (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

    Pasal 28J, “(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

    Dengan berpedoman pada Pancasila dan Pasal 28 UUD 1945, kemudian menguatkan dengan UU Pers serta UU Penyandang Disabilitas, maka insyaAllah PPRPD dapat mengakomodasi kepentingan insan pers dan para penyandang disabilitas maupun Pasal 24 ayat (1) UU HAM bahwa, “Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.”

    Tentu saja tim perumus PPRPD Dewan Pers setelah melakukan empat Focus Group Discassion (FGD) dan sudah menyusun draft, paling tidak dapat mempertimbangkan sebagai tambahan jika diperlukan sumbangsih pendapat dibawah ini;

    1. Pers nasional dengan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hihuran dan kontrol sosial serta sebagai lembaga ekonomi, memastikan akan memberikan berbagai ragam informasi kepada penyandang disabilitas yang mudah diakses.

    2. Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasa informasi, dengan memberi penghormatan dan penyetaraan informasi kepada penyandang disabilitas.

    3. Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama, dengan memberikan kepastian bahwa penyandang disabilitas akan mendapat hak sebagai narasumber maupun hak memperoleh Informasi.

    4. Pers nasional mendorong terwujudnya supremasi hukum, Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan, terutama dalam penguatan penghormatan kepada penyandang disabilitas.

    5. Wartawan
    memberitakan secara faktual dengan kalimat/narasi/visual/audio yang bernuansa positif, empati, dan/atau tidak membuat deskripsi/rekonstruksi peristiwa yang bersifat positif untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan/atau tanpa diskriminasi

    6. Wartawan dapat mengambil visual untuk melengkapi informasi tentang penyandang disabilitas
    dengan penghormatan untuk memenuhi, melaksnakan dan mewujudkan hak penyandang disabilitas.

    7. Wartawan dalam membuat berita yang bernuansa positif, prestasi, atau pencapaian, dalam bentuk penumbuh iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok penyandang disabilitas yang tangguh dan mandiri.

    8. Wartawan dalam menulis berita senantiasa memenuhi hak disabilitas, yaitu penghormatan terhadap martabat; otonomi individu penyandang; tanpa diskriminasi; kesamaan, kesempatan, kesetaraan, aksesibilitas, kapasitas yang terus berkembang, identitas anak, inklusif, serta perlakuan khusus dan peri lindungan lebih.

    9. Wartawan dalam menulis berita senantiasa mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan penyandang disabilitas sesuai bakat dan minat yang dimiliki untuk berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan, berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

    10. Wartawan tidak
    menyiarkan visual dan audio penyandang disabilitas yang berakibat menurunkan penghormatan dalam keragaman manusia dan kemanusiaan.

    11. Wartawan tidak menggali informasi dan tidak memberitakan keberadaan penyandang disabilitas guna melindungi dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

    12. Akses berita dan berbagai bentuk informasi baik video maupun audio akan diberikan kepada penyandang disabilitas dengan bersifat khusus sesuai ragam penyandang disabilitas fisik, sensorik, intelektual dan mental.

    13. Wartawan merahasiakan memberitakan informasi tentang perempuan dan anak penyandang disabilitas khususnya yang diduga, disangka, didakwa melakukan pelanggaran hukum atau dipidana atas kejahatannya.

    14. Wartawan memberitakan secara faktual dengan kalimat/narasi/visual/audio yang bernuansa positif, empati, dan/atau tidak membuat deskripsi/rekonstruksi peristiwa yang bersifat menurunkan penghormatan, harkat dan martabat penyandang disabilitas.

    15. Wartawan tidak mencari atau menggali informasi mengenai peristiwa kematian, perceraian, perselingkuhan orangtuanya dan/atau keluarga, serta kekerasan atau kejahatan, konflik dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik penyandang disabilitas.

    16. Wartawan dapat mengambil visual untuk melengkapi informasi tentang peristiwa atau kegiatan penyandang disabilitas yang bebas dari perlakuan penghukuman, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.

    17. Wartawan senantiasa menulis hak bebas dari stigma untuk menyandang sisabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya. (*)

    Reporter :
    Penulis : Djoko Tetuko
    Editor :
    Redaktur :
    Sumber : WartaTransparansi.com

    Komentar

    guest
    0 Komentar
    Inline Feedbacks
    View all comments

    Terkini

    Jangan Lewatkan