PASURUAN (Warta Transparansi.com) – Pusat studi Pusaka Pasuruan meminta agar Pemerintah Kabupaten Pasuruan menolak permintaan sukses fee bagi oknum anggota DPRD. Ini sejalan dengan semangat pemerintah dalam pengelolaan menejement yang transparan, akuntabilitas, serta meminimalisir potensi korupsi.
Momentum penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan, dinilai sangat rawan terjadinya kasus semacam itu, ujar Ketua Pusat Studi Pusaka Lujeng Sudarto, Senin.
Kami perlu mengingatkan untuk tidak memberikan konsesi pengadaan barang dan jasa berupa ploting paket penunjukkan langsung pekerjaan fisik di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan.
Dalam release yang di terima media ini , Pusat Studi Pusaka memberikan pertimbangan:
1. Bahwa pelaksanaan dari penyusunan dan perencanaan APBD melalui usulan dari anggota DPRD adalah inheren atau sudah melekat dengan fungsi penganggaran (budgeting) dari DPRD.
Sehingga tidak menjadi alasan anggota DPRD untuk meminta paket pekerjaan penunjukkan langsung berikut merekomendasikan pihak ketiga (penyedia/rekanan jasa kontruksi) kepada OPD terkait untuk melaksanakan pekerjaan fisik.