Oleh Djoko Tetuko – Pemimpin Redaksi WartaTransparansi

Catatan Transparansi Akhir Tahun 2020

Dunia kelabu, dunai memprihatinkan, dunia diliputi ketakutan masaal akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Perpolitikan jungkir balik, kekuatan negara-negara adidaya atau super power mulai dilecehkan.

“Pemain baru” stok lama Iran dan Turki terua menebar ancaman dengan strategi penguatan komunitas Islam di dunia. Bahkan secara terbuka berani “melawan” Amerika dan sekutunya.

Perang saudara di Suriah dan Yaman masih berkecamuk, perang dingin dan main memanas Amerika dan Tiongkok masih terus berlanjut. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, itulah gambaran dunia saat ini. Trump Terjungkap dalam pemilihan umum Amerika Serikat, ancaman perang mulai bermunculan, walau hanya serpihan kecil.

Pemilihan umum presiden Amerika Serikat 2020 merupakan pemilihan presiden Amerika Serikat ke-59 yang diselenggarakan pada 3 November 2020. Calon dari Partai Demokrat, mantan wakil presiden Joe Biden dan senator petahana dari Kalifornia Kamala Harris mengalahkan calon dari Partai Republik. Presiden petahana Donald Trump dan wakil presiden Mike Pence.

Trump menjadi presiden pertama sejak 1992 dan petahana ke-11 dalam sejarah yang kalah untuk menjabat periode kedua. Selain itu, Biden memperoleh suara rakyat terbesar dalam pemilu yang melawan petahana sejak 1932. Pemilu ini juga mencatat rekor persentase kehadiran pemilih tertinggi sejak 1900, dengan kedua calon mendapatkan lebih dari 74 juta suara, melebihi rekor suara yang didapatkan Barack Obama yakni 69.5 juta suara ketika 2008.

Biden memperoleh lebih dari 81 juta suara, yang merupakan jumlah suara tertinggi sepanjang sejarah pemilu presiden AS.

Super Power Dunia

Pergeseran kekuatan ekonomi, sekaligus pengaruh politik internasional telah mengubah super power dunia persaingan dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok.

Ketagangan yang masih berlanjut antarnegara adidaya, Tiongkok dengan Amerika Serikat (AS) memicu ketakutan Perang Dunia 3 di wilayah Laut China Selatan.

Beijing telah meluncurkan rudal jarak menengah ke Laut China Selatan sebagai peringatan keras kepada Amerika Serikat (AS), pada Rabu (26/8/2020).

Melansir Express pada Jumat (28/8/2020), tembakan rudal itu dilakukan Tiongkok sehari setelah mengatakan pesawat mata-mata U-2 AS memasuki zona larangan terbang tanpa izin.

Rudal tersebut diluncurkan menuju Kepulauan Paracel dan tenggara provinsi Hainan di selatan daratan Cina

Hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok, yang lebih sering dikenal sebagai hubungan AS-Tiongkok, atau hubungan Sino-AS, atau hubungan Sino-Amerika, mengacu pada hubungan internasional antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Kemitraan antara Tiongkok dan Amerika Serikat, dimana masing-masing negara menganggap yang lain sebagai musuh potensial dan juga mitra ekonomi, telah digambarkan oleh para pemimpin dunia dan akademisi sebagai hubungan bilateral terpenting di dunia pada abad ini.

Hingga tahun 2017, Amerika Serikat merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar dan Tiongkok merupakan negara terbesar kedua, meskipun Tiongkok memiliki PDB yang lebih besar bila diukur oleh KKB. Padahal AS paling banyak memiliki kekayaan nasional.

Hubungan antara kedua negara pada umumnya stabil dengan beberapa periode konflik terbuka, terutama selama Perang Korea dan Perang Vietnam. Saat ini, Tingkok dan Amerika Serikat memiliki kepentingan politik, ekonomi, dan keamanan bersama, yang tidak terbatas pada proliferasi senjata nuklir, walaupun ada kekhawatiran yang belum terselesaikan terkait dengan peran demokrasi di pemerintahan Tiongkok, serta hak asasi manusia di kedua negara tersebut. Tingkok adalah negara pemberi pinjaman asing terbesar di Amerika Serikat.

Kedua negara tetap berselisih mengenai masalah teritorial di Laut Cina Selatan.
Pendapat publik atas negara lain cenderung berubah-ubah sekitar 40 hingga 50 persen. Pada tahun 2015, opini publik Tingkok terhadap Amerika Serikat adalah 44%, sementara opini publik Amerika Serikat terhadap Tiongkok sedikit lebih rendah, yaitu sebesar 38%.

Pendapat positif yang tercatat paling tinggi di Amerika Serikat adalah sebesar 58% (2010) dan terendah pada 38% (2007). Sebaliknya, pendapat Tingkok yang tercatat paling tinggi sebesar 52% (2006) dan terendah 35% (2014).

Hubungan AS dengan Tingkok dimulai dari pemerintahan George Washington, yang memimpin Perjanjian Wangxia 1984. Amerika Serikat bersekutu dengan Republik Tiongkok selama perang Pasifik, tetapi memutuskan hubungan dengan Tingkok selama 25 tahun; ketika pemerintah komunis mengambil alih, hingga kunjungan Richard Nixon pada tahun 1972 ke Tingkok. Sejak Nixon, setiap presiden AS berturut-turut melakukan perjalanan ke Tingkok. Hubungan AS dengan Tingkok telah tegang di bawah poros strategi Asia Barack Obama; di mana AS mendukung Jepang dalam sengketa Kepulauan Senkaku, seperti halnya ancaman Donald Trump yang menyatakan Tiongkok sebagai “manipulasi mata uang” sebagai bagian dari perang dagang potensial.

Pada bulan April 2017, perselisihan maritim yang sedang berlangsung di Laut Cina Selatan telah membuat hubungan tegang antara keduanya. Amerika telah melakukan kebebasan patroli navigasi di wilayah tersebut untuk menggarisbawahi posisi AS bahwa pulau buatan yang dibangun oleh Tingkok berada di perairan Internasional.

AS Ancam Turki-Rusia

Kepiawaian dan kecerdasan Turki memposisikan sebagai negara Islam, di antara kekuatan besar negara-negara eropa, ternyata menuai ancaman. Diketahui Turki dengan cerdas melakukan hubungan militer dengan Rusia.

Menteri luar negeri Turki, Mevlut Cavusoglu menyatakan,
mengecam ancaman sanksi lebih lanjut dari Amerika Serikat dan negara Barat terhadap Ankara atas kerja sama militernya dengan Rusia.

Turki menilai langkah AS dan sejumlah negara lainnya itu sebagai tindakan yang bertentangan dengan hak kedaulatan mereka.

Pernyataan itu disampaikan Cavusoglu saat bertemu dengan mitranya dari Rusia, Sergei Lavrov. Kedunya bersumpah untuk terus maju dengan memperkuat hubungan militer antara kedua negara seperti dikutip Aljazeera.com, Rabu (30/12/2020).

Kedua pejabat tinggi itu bertemu di kota resor Rusia Sochi untuk membahas masalah regional dan internasional menjelang pertemuan yang direncanakan antara presiden Vladimir Putin dan Recep Tayyip Erdogan di bawah Dewan Kerja Sama Rusia-Turki.

Sejumlah masalah bilateral yang dibahas termasuk pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir dan pengembangan lebih lanjut pipa gas TurkStream.

Kerja sama militer dengan Ankara itu juga dipuji oleh Moskow meskipun ada sanksi dari AS di bawah Undang-Undang Melawan Musuh Amerika Melalui Sanksi (CAATSA). Undang-undang tahun 2017 yang melarang ekspor industri pertahanan Rusia serta sanksi atas pembelian senjata oleh Turki dinilai sebagai upaya untuk mempromosikan kepentingan industri AS dengan bantuan metode yang tidak adil.

Brexit

Keputusan Britania Raya keluar dari Uni Eropa (UE), biasa disingkat Brexit (lakuran “Britain” dan “exit”), adalah penarikan diri Britania Raya dari Uni Eropa sebagai hasil dari referendum Brexit yang diadakan pada Kamis 23 Juni 2016, referendum Brexit ini diadakan untuk memutuskan apakah Britania Raya harus meninggalkan keanggotaannya atau tetap tergabung dalam Uni Eropa.

Referendum ini diikuti oleh 30 juta pemilih, yang berarti partisipasi total didalamnya mencapai 71,8% dari penduduk yang memiliki hak pilih di Britania Raya, hasilnya sendiri adalah 51,9% memilih untuk keluar dari Uni Eropa dan 48,1% memilih untuk tetap tergabung dengan Uni Eropa.

Britania Raya menarik diri dari Uni Eropa pada pukul 11 ​​malam GMT pada tanggal 31 Januari 2020, memulai periode transisi yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Selama periode transisi 11 bulan, Britania Raya dan Uni Eropa akan menegosiasikan hubungan masa depan mereka.

Britania Raya tetap tunduk pada Hukum Uni Eropa dan tetap menjadi bagian dari Uni Pabean Uni Eropa dan Pasar Tunggal Eropa selama periode transisi, tetapi tidak lagi terwakili dalam badan atau lembaga politik Uni Eropa.

Sebagai salah satu tahapan untuk secara resmi meninggalkan Uni Eropa, Britania Raya diharuskan untuk meminta digunakannya Artikel 50 dari Perjanjian tentang Uni Eropa kepada Dewan Eropa, dan pada 29 Maret 2017, pemerintah Britania Raya resmi menggunakan Artikel 50 dan mengajukan penarikan diri kepada Dewan Uni Eropa.

Sesuai dengan aturan yang tertulis dalam Artikel 50 mengenai waktu tenggang yang diberikan untuk negara yang berencana keluar dari Uni Eropa, Britania Raya diberikan waktu hingga tepat pada tengah malam tanggal 30 Maret 2019, Waktu Eropa Tengah, untuk secara resmi meninggalkan Uni Eropa.

Pada 17 Januari 2017, Perdana Menteri Theresa May mengumumkan 12 pokok rencananya untuk meninggalkan Uni Eropa, May juga sekaligus memastikan bahwa nantinya Britania Raya tidak akan lagi tergabung dalam Pasar Tunggal dan Serikat Pabean Uni Eropa.

Bersamaan dengan itu, May juga berjanji untuk mencabut Undang-Undang Masyarakat Eropa tahun 1972, dan menggabungkan semua hukum dan aturan Uni Eropa yang masih berlaku kedalam hukum dan aturan Britania Raya. May membentuk kementerian sendiri untuk mengatur mundurnya Britania Raya dari Uni Eropa, kementerian ini diberi nama Departemen untuk Keluar dari Uni Eropa (Department for Exiting European Union – DExEU) dan diresmikan pada Juli 2016, May juga menunjuk David Davis sebagai Sekretaris Negara memimpin departemen tersebut.

Menilik dari sejarahnya, Britania Raya sendiri mulai bergabung dalam Komunitas Eropa pada tahun 1973, meski begitu terdapat dorongan untuk melakukan referendum dari banyak pihak yang tidak setuju apabila Britania Raya bergabung dalam Komunitas Eropa, sehingga pada tahun 1975 diadakan referendum 1975, tetapi hasil dari referendum tersebut justru memenangkan pihak yang setuju untuk bergabung, sehingga semakin melegitimasi kebijakan Britania Raya untuk tetap tergabung dalam Komunitas Eropa.

Di era 1970-an dan 1980-an, wacana untuk mengundurkan diri dari Komunitas Eropa utamanya banyak digalang oleh anggota dan tokoh-tokoh dari Partai Buruh dan Serikat Buruh. Mulai era 1990-an, pendukung kuat dari wacana ini adalah Partai Kemerdekaan Britania Raya (UKIP) dan anggota-anggota dari Partai Konservatif yang memiliki pandangan “Eurosceptic”.

Untuk efek Brexit ini sendiri dalam jangka pendek, terdapat penelitian yang berfokus pada pengaruh kebijakan Brexit sejak diadakannya referendum hingga Juli 2017, penelitian ini mengungkapkan bahwa Britania Raya mengalami kerugian tahunan sebesar £404 untuk tiap rumah tangga rata-rata, kemudian menurunnya nilai mata uang pound sterling dimana nilai pound sterling masih 10% dibawah nilai sebelum referendum, lalu meningkatnya inflasi hingga 1,7%.

Banyak pakar riset ekonomi dunia yang beranggapan bahwa keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa ini akan memiliki efek terhadap perekonomian Britania Raya, mereka memprediksi bahwa langkah Britania Raya ini akan mengurangi pendapatan riil per-kapita Britania Raya dalam jangka menengah dan panjang.

Keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa juga diprediksi akan menurunkan jumlah pendatang dari negara-negara Area Ekonomi Eropa ke Britania Raya, dan hal ini dapat berimplikasi kepada pendidikan tinggi dan riset akademis di Britania Raya. Dampak persis keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa sendiri masih harus melihat apakah keluaran ini terjadi dengan cara keras (Hard Brexit) yang berarti tidak terjadi kesepakatan sama sekali antara Britania Raya dan Uni Eropa, atau cara lunak (Soft Brexit) dimana masih terdapat hak-hak yang dapat dinikmati oleh Britania Raya meskipun telah keluar dari Uni Eropa.

Perang

Perang Suriah sudah menewaskan hampir 400 ribu jiwa. Observatorium Suriah untuk HAM mengatakan pada Sabtu (14/03/2020) setidaknya sebanyak 384 ribu orang telah tewas dalam perang Suriah. Termasuk lebih dari 116 ribu warga sipil, sejak perang dimulai pada Maret 2011 silam.

Konflik Suriah mulanya dipicu oleh represi mematikan dari protes damai pro-demokrasi. Konflik pun menarik kekuatan luar untuk berperang secara kompleks dan melibatkan faksi pemberontak, kelompok militan dan kepentingan asing.

Setelah perang memasuki tahun kesepuluh di tahun 2020 ini, pemerintah Presiden Bashar al-Assad telah mengendalikan lebih dari 70 persen wilayah Suriah berkat dukungan militer sekutunya, Rusia, Iran dan kelompok militan Libanon, Hizbullah.

Konflik Suriah ini menurut Ketua HAM PBB pada 2017 adalah bencana buatan manusia paling buruk sejak Perang Dunia II.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan pada Jumat (20/11/2020) bahwa negara itu dalam krisis kelaparan terburuk yang pernah terjadi di dunia dalam beberapa dekade.

“Jika tidak ada tindakan segera, jutaan nyawa mungkin hilang,” kata Guterres dikutip AFP, tentang negara yang telah mengalami perang lima tahun antara pemberontak Houthi yang didukung Iran dan pasukan pemerintah.

Pemerintah di Yaman didukung oleh koalisi pimpinan Arab Saudi, dibantu oleh kekuatan Barat termasuk Amerika Serikat (AS).

Seorang pejabat hak asasi manusia PBB telah meminta komunitas internasional untuk segera mempertimbangkan pencabutan sanksi terhadap Korea Utara di tengah krisis yang terjadi.

Sebab, sanksi PBB mungkin memperburuk masalah dari lockdown virus corona, menurut draf laporan yang dirilis pada Kamis (15/10/2020).

Korea Utara telah dikenai sanksi PBB sejak 2006 atas program rudal nuklir dan balistiknya, yang mana semakin ketat diberlakukan dalam beberapa tahun terakhir.

Survei terbaru Yayasan Bertelsmann menunjukkan bahwa dukungan terhadap populisme politik di Jerman turun tajam dibandingkan dua tahun lalu. Partai-partai populis kanan seperti AfD mulai ditinggalkan publik.
Setelah mencapai puncaknya tahun 2018, publik Jerman mulai meninggalkan populisme politik, menurut survei terbaru Bertelsmann Stiftung yang dirilis Kamis (03/09/2020) di Berlin.

“Tren menuju iklim politik yang semakin populis di Jerman telah berbalik,” kata Robert Vehrkamp, salah satu penyusun penelitian itu, dalam sebuah pernyataan.
Para peneliti mengatakan, tahun 2018 sekitar 33 persen pemilih di Jerman mendukung “pola pikir populis”. Angka itu menurut penelitian terbaru turun tajam menjadi sekitar 20 persen.

Bertelsmann Stiftung bekerjasama dengan YouGov Jerman mengembangkan survei “Barometer Populisme” untuk mengukur dukungan publik terhadap isu-isu populis. Untuk studi terakhir, sekitar 10.000 pemilih diwawancara pada bulan Juni mengenai pandangan mereka tentang populisme politik dengan delapan pernyataan populis tentang fungsi negara dan masyarakat.

Jepang dipusingkan dengan penundaan Olimpiade dan masih memungkinkan tertunda lagi. Di sisi lain, pejabat pemerintah mengatakan, “Jika Olimpiade tidak dapat diselenggarakan, lebih baik untuk mundur dari kabinet.”

Tidak sedikit yang percaya, tanpa Olimpiade, pemerintah tidak akan memiliki tujuan di masa depan. Akan terlalu kejam untuk melanjutkan dalam situasi itu.
Apa yang akan dilakukan pemerintahan Shinzo Abe saat ini, akan semakin jelas pada akhir tahun ini dan maksimal Maret 2021 karena di situlah keputusan penyelenggaraan Olimpiade dilakukan pemerintah Jepang.

Dunia dalam masa pandemi Covid-19, begitu rentan dalam berbagai aktifitas berbangsa dan bernegara. Liga Inggris terancam berhenti gara-gara virus Corona dan mutasi Covid-19 makin tidak terkendali. Perang lawan Corona, perang membela negara, perang dalam perdagangan dunia, perang merebut potensi alam dunia, perang dan perang terus diteriakkan. (Djoko Tetuko/berbagai sumber)