PASURUAN (wartatransparansi.com) – Menindaklanjuti SKB yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafly Amar terkait pelarangan segala kegiatan dan atribut ormas Front Pembela Islam (FPI).
Kapolres Pasuruan AKBP Rofiq Ripto Himawan saat di tanya awak media, Rabu sore (30/12/2020) mengatakan.
“secara struktural, tupoksi dan petunjuk pimpinan Polri. Kami akan melaksanakan seluruh kebijakan atau keputusan yang ditetapkan oleh negara. Sebagai institusi Polri yang mana tupoksinya yaitu Pengayoman,Perlindungan, Kamtibmas dan Penegakan hukum tentunya wajib hukumnya menjaga dan melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara.
Terkait nantinya di wilayah hukum Polres Pasuruan ada laporan adanya kegiatan yang dilakukan oleh ormas FPI, maka segera kami tindaklanjuti dan jika terdapat dugaan pelanggaran hukum, tentunya akan diproses secara hukum pula,” tegas Kapolres Pasuruan.
Lain halnya komentar yang dilontarkan oleh Ketua PC Anshor Bangil H.Saad Muafi,” Alhamdulilah negara telah menunjukan ketegasannya terhadap ormas FPI yang telah menyebarkan radikalisme dan intoleransi,”tukasnya.
“Seperti diketahui bersama, sejak berdirinya FPI (Front Pembela Islam) tidak membawa kemanfaatan pada masyarakat, bahkan lebih banyak mudhorotnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di wilayah NKRI. Bangsa Indonesia di dirikan dengan didasari oleh kemajemukan dan kearifan budaya lokal yang adiluhung. Saat ini terkoyak dengan keberadaan ormas FPI yang selalu menebar kebencian dan permusuhan antar anak bangsa. Kami anak muda yang tergabung dalam NU – Anshor akan senantiasa menjaga keutuhan kesatuan dan persatuan untuk keutuhan NKRI dari paham radikalisme dan intoleransi,” beber Gus Magrib sapaan pria yang juga anggota DPRD Kab.Pasuruan dari fraksi PKB ini.
Sementara itu dari hasil browsing pada dunia maya atau komentar jutaan para nitizen, mendukung pemerintah dalam pembubaran atau pelarangan seluruh kegiatan FPI, pun demikian juga pengenaan atributnya.(hen) :
