Emil menegaskan, Perpres 80/2019 menjadi penting untuk direalisasikan mengingat Jawa Timur adalah lokomotif ekonomi nasional. Dan sebagai lokomotif ekonomi nasional, maka jangan sampai Jatim tidak bisa melakukan akselerasi dan tertinggal dibanding daerah lain.
“Indonesia harus dibangun secara merata tetapi lokomotifnya harus bisa bersaing dengan kawasan di Asia Pasifik. Karena itu dirumuskan sebuah konsep Perpres agar Jatim bisa melakukan akselerasi pembangunan tersebut,” tegasnya.
Ada tiga kawasan yang masuk dalam percepatan ekonomi sesuai dengan Perpres tersebut. Pertama adalah kawasan Gerbangkertasusila, kawasan Bromo Tengger Semeru (BTS) yang menjadi salah satu dari 10 Bali Baru Indonesia, dan kawasan Selingkar Wilis.
Ketiga kawasan tersebut dianggap sebagai pusat dan konektor seluruh wilayah di Jatim, sehingga percepatan pembangunannya diharapkan mampu mendongkrak kinerja ekonomi seluruh daerah di Jatim.
Pada kesempatan tersebut Bendahara Umum Perhimpunan Ahli Profesional KPBU Donke Ridhon Kahfi mengatakan bahwa skema KPBU memang sangat dibutuhkan. Selain sebagai alternatif pembiayaan yang efektif, juga sebagai justifikasi bahwa pemerintah tidak akan mampu membiayai seluruh pembangunan infrastuktur yang dibutuhkan.
“Dalam KPBU, dirancang agar kepentingan umum terpenuhi dan tersedianya infrastruktur publik yang efektif dan efisien,” pungkasnya.(jt)
