SURABAYA (WartaTransparansi.com)  – Rapimda Ormas  DPD MKGR Jawa Timur, Sabtu lusa,  akan membahas dua issu penting yang dibawa dalam Mubes di Jakarta akhir Oktober ini.

Pertama soal perubahan AD/ART dan Pemilihan Ketua Umum Baru MKGR periode lima tahun akan datang .

“Kalau soal siapa calon Ketua Umum akan datang, saya anggap sudah selesai. Sebab 34 Provinsi sudah sepakat mengusung calon tunggal Adies Kadir. Meski begitu Jawa Timur akan mengawal sampai forum Mubes betul betul menggedok untuk Adies.

Saat ini Pak Adies adalah Sekjen MKGR,” ungkap Kodrat Sunyoto, Ketua Ormas DPD MKGR Jawa Timur kepada wartawan, Rabu (14/10/2020).

Adies Kadir adalah calon internal yang sudah tau persis kondisi MKGR. Kebetulan beliau adalah anggota DPR RI dari Dapil Jatim l (Surabaya-Sidoarjo). Jadi, ya otomatis Jawa Timur mendukung dia. Hanya saja, pengambilan keputusan dukungan itu harus sesuai mekanisme organisasi di Rapimda ini.

Pada saat silaturahmi nasional kemarin, menurutnya, sempat muncul pandangan masing-masing provinsi kalau ada calon baru yang tidak tahu persis kondisi ormas MKGR, dikuatirkan tidak bisa melaksanakan kepemimpinan yang sesuai dengan garis ormas MKGR. Artinya, tidak berkelanjutan terhadap program-programnya.

“Alhamdulillah bahwa ormas MKGR ini adalah Trikarya yang masih solid, utuh dan tidak pecah. Ada upaya kemarin agak sedikit pecah. Tapi, sulit rasanya. Untuk menghindari perpecahan itu, maka figur yang dari ormas MKGR itu harus tetap jadi utama,” jelas Kodrat yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Jawa Timur ini.

Munculnya nama Adies Kadir sendiri melalui pembicaraan panjang. Dimulai dari silaturahmi nasional ketua DPD Ormas MKGR, yang kemudian ditindaklanjuti dengan forum Majelis Permusyawaratan Organisasi (MPO), dan sudah dibahas khusus termasuk mekanismenya.

Hal kedua yang menarik dibahas secara mendalam yakni perubahan AD/ART. Dua kali pertemuan para pimpinan DPD Provinsi, dibahas mengenai perubahan  dewan penasehat akan dirubah menjadi majlis tinggi dan wewenangnya.

Di Ormas MKGR tugas dan kewenangan penasehat sifatnya memberikan masuka masukan saja untuk Ketua umum. Sedang issu yang di kembangkan di majlis tinggi ini , kewenangannya bisa melebihi Ketua Umum. Ini harus cermat.

Kodrat mengatakan mengingat Rapimda masih dalam suasana Pandemi Covid-19, maka tidak ada lagi pengerahan massa, utusan 38 kabupaten/kota juga dibatasi.  Demikian juga saat Mubes nanti, utusan DPD Ormas MKGR Provinsi hanya 3 orang ditambah 2 kabupaten yang mewakili 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. (min)