Terkait dengan keluhan masyarakat masalah sertifikat, saya itu belum masuk di Pemerintahan. Masalah keuangan monggo (silahkan) diselesaikan dengan yang bersangkutan. Kemarin ada juga beberapa warga yang mengadu terus saya pertemukan akhirnya ada kata sepakat dari ke dua belah pihak.
Ketika itu bukan program dari PTSL ya memang saya juga belum tahu berapa biaya nya karena ini kan melalui notaris biasa nya seperti itu. Tapi ketika ini PTSL ya tidak kita benarkan, karena program kita yang PTSL itu hanya Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah),” jelas Nanang.
Lebih lanjut kata Nanang yang jelas terkait persoalan ini apabila terjadi (seandainya ada) kami akan segera koordinasi dengan BPD dan pihak terkait dengan Pembina kami di kecamatan. yang tentunya kita juga harus menunggu laporan resmi dari warga dan kita juga mencari informasi kebenarannya Seperti apa, kita tetap menggunakan azas praduga tak bersalah,” tutup Nanang.
HMS sendiri ketika dihubungi wartatransparansi.comvia HP menggunakan aplikasi whats up tidak ada menjawab sampai dengan berita ini ditayangkan. (Yin).
