Martin menegaskan, keselamatan dari para aparatur sipil negara (ASN) PN Surabaya menurut pimpinan adalah hal paling utama sebagai bahan pertimbangan untuk menghentikan pelayanan.
“Karena bila ASN PN Surabaya tercemar virus maka dapat menularkannya kepada para pencari keadilan atau kepada pengguna jasa pengadilan. Pada 24 Agustus 2020 pelayanan akan normal kembali,” tandasnya.
“Ini perlu kami disampaikan agar pengguna jasa PN Surabaya maupun para pihak yang berperkara atau para keluarga para terdakwa serta para advokat dan JPu dapat mengetahui dan memakluminya,” pungkas Ginting.
Seperti diketahui, saat ini ada tujuh pegawai termasuk salah satunya hakim terpapar Covid-19. (fir)
