“Sebetulnya banyak manfaatnya. Buktinya, beberapa anak yang awalnya jarang jamaah, sejak masjid ada Wifi, rekan Remas mulai aktif dan ikut membantu protocol kesehatan, mulai menyemprot disfektan, periksa suhu dengan termogun, menyiapkan cuci tangan dan ikut kegiatan keagamaan lain, seperti Idul Adha barusan,” paparnya.
Libatkan Perguruan Tinggi
Disinggung tentang keterlibatan mahasiswa, Makin Rahmat berharap, pihak Mendikbud (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) tidak hanya sekedar mengandalkan POP (Program Organisasi Penggerak) Pendidikan dengan menggelontorkan dana triliunan. Tapi, bagaimana bisa melibatkan peran tokoh masyarakat yang bersentuhan langsung dengan kesulitan dan kendala di lapangan. “Saya tetap yakin, kalau peran perguruan tinggi lebih didayagunakan dalam masa pandemi ini, kesulitan dan kendala mendasar dalam pembelajaran daring, setidaknya bisa diurai. Banyak persoalan social yang menggunung dibiarkan begitu saja,” tandasnya.
Contoh, mahasiswa KKN, dalam kondisi emergenci, sepatutnya dalam diri mahasiswa melekat jiwa pengabdian pada masyarakat, terjun ke lapangan dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan. “Yang terkesan, masalah Covid-19 menjadi komoditi yang membuat masyarakat tambah capai, susah, kesulitan dan terbelit masalah perekonomian. Jadi, pemerintahan Jokowi harus berani mengambil tindakan guna mengatasi kesulitan di lapangan. Bukan hanya mengandalkan kepinteran seorang Mendikbud Nadiem Makarim,” ulas Makin, juga Wakil Ketua Komisi Disiplin Asprov PSSI Jatim ini.
Pertimbangan riil, jika Darma Bakti Perguruan Tinggi dilibatkan, pasti menjadi mesin penggerak yang efektif. Baik untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, dan memberikan informasi serta edukasi yang bisa dipahami oleh masyarakat kelas bawah. Rencana SMSI Jatim sendiri, segera merapatkan barisan untuk bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, diantaranya Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Universitas Narotama Surabaya, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (Unusida) dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa).
“Bagi masyarakat menengah ke atas yang rata-rata anaknya sudah dipegangi HP, tentu sedikit teratasi. Tapi, dampak social penggunaan negatif melalui program dan fasilitas HP yang kian meluas untuk mengakses segala informasi bisa menjadi blunder. Sementara bagi keluarga sederhana dan kurang mampu, HP hanya ada satu untuk seluruh keluarga menjadi problem. Di mana saat anaknya harus belajar daring, ayah atau ibunya kerja tanpa membawa sarana komunikasi yang biasanya digunakan. Dana untuk membantu kesejahteraan memang bagus, tapi mengfungsikan masjid, tempat ibadah, fasilitas umum seperti kelurahan/ desa, dan balai RW dengan melibatkan mahasiswa bersama-sama mengatasi masalah belajar daring, harus dicoba,” pungkasnya. (guh)
