“DPRD menganggap bupati telah melanggar sumpah jabatan, melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga DPRD bersikap dalam hak menyatakan pendapat kompak bahwa bupati dimakzulkan,” katanya.
Meski begitu pimpinan dewan masih akan mengkaji lagi atas hasil keputusan sidang paripurna ini, sebelum surat dikirim ke Mahkamah Agung untuk dimintgakan fatwa. “Yang berhak memecat adalah Mendagri melalui fatwa MA, tandasnya. (den)
