“Kita harus memperkuat
governance, dan kesiapan
pemerintah pusat dan daerah, harus didukung beberapa pihak,” harapnya.
Tidak kalah penting, katanya, bagaimana
memahamkan ke publik bahwa Covid-19 ini bahaya, sehingga masyarakat mendukung dan merespon
pemerintah. Sebaliknya, pemerintah harus mampu mendengarkan masyarakat dan memperbaiki ketika ada informasi yang salah
“Sebab, tanpa Partisipasi dan disiplin masyarakat, tidak mungkin menyelesaikan Covid-19,” tandasnya .
Menurut dia, Fenomena kampung tangguh, sebenarnya kampung tangguh sebagai contoh partisipasi masyarakat
Namun, Fenomena interaksi antarinstansi pemerintahan, koordinasi antarlembaga menjadi problem, ketidaksiapan menghadapi wabah virus Corona
Desy Hariyati, S.Sos. MA, pengamat dari Universitas Indonesia
penulis buku Reformasi Birokrasi Dalam Transisi, menegaskan bahwa situasi pandemi begini jauh lebih berbeda dengan persiapan sebelumnya
Pemetaan dibutuhkan dalam memiliki strategi sebaik mungkin, pemerintah tetap jalan pelayanan publik juga tetap jalan
Kekuatan ASN milineal satu keuntungan karena mereka sudah melek teknologi
Hubungan infrastruktur teknologi, elektronik governance sudah berjalan baik seperti di Jatim dan Surabaya, sudah melek elektronik
Kelemahan pemerintahan, menurut dia, masih banyak ASN yang gagap teknologi (tidak melek teknologi) sebagai kelemahan untuk produktif.
Menurut dia, salah kekuatan Yayasan Muhammadiyah pada kasa pendemi aktif bergerak dengan kegiatan sosial maupun pendidikan. Artinya di Indoensia sudah berjalan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat.
Trust (kepercayaan) pemerintah terhadap masyarakat, sangat menentukan, karena berkaitan dengan. Kekhawatiran dan ketakutan masyarakat
Isna Fitria Agustina, M.Si, selaku moderator
pada sesi terakhir memberikan kesempatan Ahmad Riyadh UB Ph.D, di antara menyoroti transparansi dan pemberitaan pers, mengikuti pengumuman pemerintah, bukan memberikan informasi lebih detail tentang penggunaan anggaran penanganana Covid-19.
“Saya mengamati peran pers kurang maksimal, terutama laporan penanganan Covid-19 langsung maupun upaya penanganan dampak dari Corona, pers ikut-ikutan mengumumkan versi pemerintah jumlah kasus dan lain-lain. Bahkan ada Website penerimaan bantuan dari bebagai pihak.
“Tetapi sayang, tirak pernah satu pun ada laporan transparansi soal pasien sampai meninggal habis biaya berapa juta? Sembuh diraaat sekian hari habis berapa juta?
Belum ada satu berita pun soal itu,” ujarnya
Peran pers untuk aktif
Belum ada yang tanya
Oleh karena itu, perlu ke depan dibentuk PERPPU tentang Kenormalan baru disesuaikan dangan kondisi di Indonesia, dengan menyertakan Transoaransi supaya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah tetap baik dan tinggi. Sebagai pesan terakhir webinar yang diikuti 580 peserta aktif dan 1000 lebih pendaftar dari kuar negeri dan sejumlah instansi pemerintah maupun swasta dari Sabang sampai Merauke. (JT)
