SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Komisi E DPRD Jawa Timur (Jatim) berharap Balai Latihan Kerja (BLK) Jatim bisa berfungsi optimal untuk membantu memulihkan ekonomi dampak pandemi Covid-19. Untuk mengoptimalkannya mereka akan mendorong Pemprov Jatim agar menambah anggaran.
Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi hingga saat ini ada lebih dari 6.000 karyawan di Jatim berhenti bekerja karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Jumlah ini belum termasuk pekerja migran yang dideportasi dari negara tempat mereka bekerja.
“Kami di DPRD Jatim siap menfasilitasi dengan menambah anggaran untuk BLK. Tentunya, anggaran ini untuk recovery ekonomi bagi masyarakat yang terdampak Covid-19,” kata Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Artono ditemui di DPRD Jatim, Rabu (1/7/20).
Anggaran tersebut kata Artono bisa untuk peremajaan peralatan, menambah program pelatihan hingga memperbanyak kepesertaan. “Tidak usah muluk-muluk, misalnya pelatihan membuat jamu, mengelas atau lainnya, yang penting masyarakat bisa bekerja dan bangkit dari keterpurukan,” katanya.
Artono mengatakan, Provinsi Jatim saat ini punya 16 BLK, tersebar di seluruh Jatim. Namun, sejak pandemi Covid-19, aktivitas selusuh BLK tersebut sempat terhenti. Selain karena untuk mencegah penularan, anggaran untuk BLK juga habis.
