“Saya juga melakukan road show ke desa-desa. Saya minta para kepala desa untuk terus melakukan pemuktahiran data penyaluran bansos agar tidak ada warganya yang terselip,” terang Anas.
Untuk menjamin transparansi, Banyuwangi juga mengumumkan data penerima bansos di tempat-tempat publik. Seperti Kantor camat, kantor desa, dan tempat-tempat ibadah lintas agama.
“Jadi warga bisa melihat sendiri, sudah tercover bansos apa belum. Kalau memang belum, mereka bisa melaporkan diri maupun tetangganya ke desa/kecamatan,” terangnya.
Di lapangan pun, lanjutnya, ternyata masih ditemukan warga miskin yang belum tercover skema bantuan apapun. Permasalahan ini banyak terjadi di daerah Indonesia lainnya.
“Untuk hal ini, kami memilih opsi tidak saling menyalahkan siapapun. Gantinya kami justru mencari solusi, yakni membuka pelaporan bansos online. Mereka yang belum tercover bansos bisa melaporkan dirinya lewat aplikasi Smart Kampung,” urainya.
“Kami pastikan, warag terdampak akan mendapatkan bantuan karena stok bantuan kami masih banyak. Baik hasil donasi ASN maupun swasta. Jadi tidak perlu khawatir,” pungkasnya. (jam)
