Keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan evaluasi PSBB, sangat tepat sebab menyangkut ketahanan keuangan nasional APBN, menyangkut ketahanan ekonomi keluarga, dan menyangkut ketahanan dan kemampuan rakyat bersama pemerintah melakukan pemulihan semuanya.
Evaluasi juga akan dilakukan di provinsi hingga kabupaten/kota yang tidak menerapkan PSBB. Menurut Jokowi, dari 10 provinsi dengan kasus Covid-19 terbanyak, hanya 3 provinsi yang menerapkan PSBB.
“Bahwa dari 10 provinsi dengan kasus positif terbanyak, hanya 3 provinsi yang berstatus PSBB yaitu DKI Jakarta, Jabar dan Sumatera Barat, 7 provinsi lainnya masih non-PSBB,” kata Jokowi dalam rapat terbatas Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Selasa (12/5/2020).
“Oleh karena itu, kita juga evaluasi baik provinsi, kabupaten kota yang tidak menerapkan PSBB tapi juga menjalankan kebijakan physical distancing dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari,” ujar Jokowi.
Jokowi juga menyampaikan sampai dengan saat ini, sudah ada 4 provinsi dan 72 kabupaten/kota yang melaksanakan PSBB. Di luar itu, ada juga provinsi dan kabupaten/kota yang tidak menerapkan PSBB tapi menerapkan cari lain yang dinilai berhasil menekan penyebaran Covid-19.
Dari sejumlah daerah tersebut, ada yang mengalami penurunan kasus secara konsisten tapi tidak drastis, namun ada juga daerah yang penambahan kasusnya turun tapi tidak menentu.
Sementara itu, hasil survei sekaligus riset
LSI Denny JA, terkait penerapan PSBB di sejumlah wilayah di Indonesia. Bahwa hasil PSBB di 18 daerah dinilai belum maksimal.
Riset yang dilakukan LSI Denny JA dengan metode kualitatif dengan kajian data sekunder dari tiga lembaga, yakni Gugus Tugas Nasional COVID-19 (data harian 18 wilayah PSBB dari awal Maret jingga 6 Mei 2020), Worldmeter, dan WHO.
“PSBB yang sudah diterapkan di 18 wilayah Indonesia belum maksimal. Secara umum belum terjadi efek kategori A, kategori sangat bagus, yaitu efek yang secara grafik menunjukkan penurunan sangat drastis kasus baru,” tulis LSI Denny JA dalam keterangannya, Sabtu (9/5/2020).
Dijabarkan, efek PSBB yang disusun oleh LSI Denny JA dibedakan dalam empat kategori dengan melihat kasus baru harian antara sebelum dan sesudah diterapkannya PSBB.
Pertama, tipologi A atau kategori istimewa. Wilayah yang masuk dalam tipologi ini adalah wilayah yang penambahan jumlah kasus baru setelah PSBB menurun secara drastis.
Lalu tipologi B, kategori baik. Wilayah yang masuk tipologi ini adalah wilayah yang penambahan kasus barunya mengalami penurunan secara gradual/konsisten tapi tidak drastis setelah penerapan PSBB.
Kemudian tipologi C, kategori cukup. Wilayah yang masuk tipologi ini adalah wilayah yang penambahan kasusnya cenderung turun tapi belum konsisten. Masih terjadi kenaikan di waktu-waktu tertentu.
Terakhir tipologi D, kategori kurang. Wilayah yang masuk tipologi ini adalah wilayah yang jumlah penambahan kasus barunya tidak mengalami perubahan seperti masa sebelum PSBB, bahkan cenderung mengalami kenaikan di sejumlah waktu tertentu.
Rencana monitoring dan evaluasi Presiden Jokowi dan hasil riset LSI Denny JA, merupakan upaya untuk mencari model terbaik Percepatan dan Penanganan Covid-19 dalam waktu dekat. Yang pasti jangan ada “PSBB Model Arisan” dan “PSBB Buka Tutup”, juga wajib menyampaikan secara terbuka informasi mengenai mengenai penanganan terdampak tidak langsung, terutama terdampak di sektor ekonomi. Kita tunggu dengan harapan menghasilkan kebijakan yang sangat berpihak kepada rakyat . Dan mampu menjaga marwah pejabat juga aparat. (jt)
