“Sayangnya kita belum bisa melihat banyak keinginan kuat untuk melakukan tindak pencegahan korupsi secara maksimal seperti yang ada di Surabaya ini,” ujarnya.
Salah satunya adalah layanan perizinan. Lili menyebut, perizinan di Surabaya ini sistemnya sudah menutup peluang terjadi korupsi. Bahkan, gedung Siola ternyata memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengkreasikan diri dan menciptakan lapangan kerja baru.
“Gedung (Siola) ini sangat lengkap sekali. Di sini generasi muda pun bisa mengkreasikan dirinya dan menciptakan lapangan kerja bagi dia dan temannya,” katanya.
Bahkan, perempuan yang memiliki latar belakang advokat ini menilai, pelayanan e-KTP juga sangat efektif di Surabaya. Bahkan, dia menyebut, di beberapa wilayah persoalan pengurusan e-KTP juga masih jadi masalah. “Kita tidak bisa mengatakan hal apapun dan tidak punya saran karena saya lihat sudah sangat bagus,” tegasnya.
Risma mengaku akan sangat memperhitungkan saran dan masukan dari KPK. Seperti awal ide membuat CC 112 ini bermula dari masukan KPK beberapa tahun lalu. Saat itu, ada jalan di Surabaya yang rusak.
“KPK yang mencetus ini. Meskipun ada handy talky (HT) tapi hanya terbatas pengaksesnya. Masyarakat tidak bisa. Akhirnya kita buat 112 agar masyarakat bisa mengadu,” katanya. (wt)
