BANYUWANGI – Pemkab Banyuwangi mulai menggelar Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hari ini, Kamis (6/2/2020). Sebanyak 400 pelamar mengikuti tes SKD di hari pertama ini.
Sebelumnya sebanyak 1.240 orang telah berhasil lolos seleksi administrasi sebagai calon cpns daerah. Mereka inilah yang kemudian berhak mengikuti SKD yang akan berlangsung selama tiga hari kedepan.
“Selamat kepada semua peserta yang telah lolos ke tahap ini. Selamat berjuang, semoga bisa terpilih menjadi PNS yang bisa mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” kata Anas saat menyapa para peserta di dalam ruangan tes melalui sambungan facetime.
Anas menjelaskan, kualitas SDM pemerintah merupakan kunci dari kesuksesan pengelolaan pemerintahan. Maka pihaknya sangat serius dalam menyeleksi cpns daerah. Salah satunya dengan menetapkan standar Indek Prestasi Kumulatif (IPK) yang tinggi sebagai salah satu syarat bisa melamar.
Yakni, untuk formasi umum, IPK minimal 3,5 untuk perguruan tinggi terkadreditasi C; IPK 3,25 untuk akreditasi B; dan IPK 3,00 untuk akreditasi A. Sedangkan formasi disabilitas, IPK minimal 2,75.
“Jadi memang yang mendaftar di Banyuwangi tidak sebanyak di daerah lain, karena itu para peserta tes hari ini adalah yang terbaik. Ini adalah cara kami untuk menjaring pegawai yang berkualitas seperti yang kami butuhkan. Makanya kami tidak mau main-main,” ujarnya.
“Apalagi Banyuwangi telah ditetapkan sebagai kabupaten paling inovatif se-Indonesia dua tahun berturut-turut oleh Kemendagri. Untuk itu, Banyuwangi membutuhkan PNS yang hebat. Yakni PNS yang tidak hanya cerdas, namun juga bisa membangun kerja sama dan berkolaborasi,” imbuhnya.
Anas juga berpesan agar para pelamar CPNS tidak sekedar meniatkan usahanya menjadi abdi negara sekedar untuk mencari pekerjaan. “Niatkan juga usaha menjadi PNS ini sebagai sarana untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat agar apa yang dikerjakan bernilai ibadah,” ujar Anas.
Dia juga kembali menegaskan kepada peserta ujian, pihak keluarga, dan masyarakat umum untuk tidak mempercayai siapa pun yang menjanjikan dapat meluluskan seseorang menjadi PNS.
