JAKARTA – Anggota DPR RI Ahmad Junaidi Auly menyampaikan, ada beberapa hal penting yang menjadi catatan dari Fraksi PKS terkait dengan perkembangan kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya. Yakni menyangkut besarnya potensi kerugian negara dan adanya dugaan masalah kejahatan yang terorganisir.
“Adanya dugaan manipulasi laporan keuangan sehingga mengaburkan publik dalam menilai kinerja perusahaan. Kemudian adanya dugaan kelemahan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian BUMN,” ujar Junaidi dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2020).
Ia mendesak ada upaya penyelesaian kasus Jiwasraya tersebut agar tidak merugikan nasabah yang jumlahnya mencapai 5,2 juta orang. Sebab, kasus ini sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Ia juga menyampaikan dugaan pelibatan antar sektor dan juga melibatkan mitra dari beberapa komisi.
“Sudah ada surat masuk ke Pimpinan DPR RI terkait dengan usulan Pansus Hak Angket PT Jiwasraya ini, yaitu dari Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS. Karena itu kami juga ingin menekankan bahwa usulan pansus hak angket atas masalah yang terjadi di PT asuransi Jiwasraya ini segera ditindaklanjuti,” kata Junaidi.
Senada, Sartono Hutomo juga mengatakan bahwa kasus mega skandal Jiwasraya harus dituntaskan secara gamblang dan menyeluruh. Ia meminta Pimpinan DPR RI dapat segera memproses surat terkait Pansus Angket Jiwasraya.
“Permasalahan yang sangat menghentak yaitu mega skandal Jiwasraya, yang sekarang mencapai (angka) Rp 16 triliun harus dituntaskan secara gamblang, terang benderang, menyeluruh supaya tidak terjadi sakwasangka sesama anak bangsa ini,” tandas Sartono saat interupsi.
Dikatakannya, seluruh rakyat ingin mendengarkan penjelasan tahapan-tahapan proses yang sudah ditindaklanjuti dari Pimpinan DPR RI. Sartono menyebut bahwa surat terkait Pansus Jiwasraya yang dikirimkan kepada Pimpinan DPR telah ditandatangani oleh sebanyak 104 anggota DPR.
“Kami memohon untuk secepatnya diagendakan dan ditindaklanjuti proses surat yang sudah kami sampaikan kepada Pimpinan DPR RI,” katanya. (wt)