LAMONGAN – Pemkab Lamongan sukses mempertahankan predikat A atas hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hanya ada 10 kabupaten/kota di Indonesia yang bisa meraih predikat A.
Ini menunjukkan langkah konkret yang dilakukan Pemkab Lamongan untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien. Salah satunya dilakukan dengan menerapkan SAKIP.
Rapor dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tersebut diterimakan kepada Bupati Fadeli oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Muhammad Yusuf Ateh di Nusa Dua, Bali, Senin (27/1).
Alhamdulillah, Pemkab Lamongan mampu mempertahankan SAKIP dengan predikat A. Ini menunjukkan konsistensi Kami dalam membangun organisasi pemerintahan yang berbasis kinerja,” ujar Fadeli.
Melalui SAKIP, kata dia, Pemkab Lamongan ingin agar instansi pemerintahan semakin akuntabel dan berorientasi pada hasil, serta setiap kegiatannya bermanfaat untuk rakyat.
Fadeli menjelaskan, implementasi SAKIP di Pemkab Lamongan ditunjukkan dengan terjadinya efisiensi kegiatan.
Dari yang semula 1.793 kegiatan pada 2015, menjadi 1.105 kegiatan pada 2019, atau turun 38 persen.
