“Jadi bukan investasinya yang ditekankan, itu adalah penciptaan lapangan kerjanya yang selama ini agak terhambat oleh perizinan investasi. Jangan keliru, bahkan lalu isunya adalah ‘ini untuk mempermudah orang asing’, tidak, ini hanya investasi biasa,” kata Mahfud.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini meminta para buruh untuk menyampaikan aspirasinya ke DPR jika ada hal-hal yang dinilai merugikan terkait dengan Omnibus Law ini.
“Kalau ada hal-hal yang dianggap akan merugikan buruh dan sebagainya, itu disampaikan saja di dalam proses pembahasan di DPR. Ini kan masih akan dibahas ya, belum mulai, baru akan diagendakan untuk segera kita bahas,” katanya. (wt)
