BNPB sendiri, menurut Doni, mengusulkan kepada Presiden terkait dengan Instruksi Presiden (Inpres) tentang kewajiban daerah untuk menyusun kontingensi plan. Karena hampir setiap tahun kita mengalami peristiwa yang rutin.
Ia menyampaikan, ketika kemarau kita mengalami kebakaran hutan dan lahan kekeringan, dampaknya luar biasa juga. Ketika musim hujan kita mengalami banjir, banjir bandang dan tanah longsor. Dan setiap peristiwa ini hampir pasti selalu menimbulkan korban jiwa dan juga kerugian harta benda.
“Nah dengan adanya Inpres ini diharapkan nanti seluruh komponen pusat yang ada di daerah termasuk unsur TNI-Polri ini bisa mengingatkan para kepala daerah untuk mengambil langkah-langkah, mulai dari kesiapsiagaan dan upaya-upaya mitigasi dan juga kewaspadaan,” jelas Doni.
Kemudian juga apabila terjadi dinamika adanya kerugian harta benda dan juga apalagi terjadi kerugian jiwa bagi masyarakat, menurut Kepala BNPB, diharapkan adanya penentuan status dari pejabat di daerah. Karena dengan status ini pusat akan dengan mudah untuk memberikan dukungan, termasuk BNPB untuk memberikan dukungan anggaran kepada daerah yang telah menetapkan status daruratnya.
Mengenai banjir yang melanda Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), Doni mengemukakan, peristiwa yang terjadi banjir dan banjir bandang di sejumlah daerah pada tanggal 1 Januari, mulai dari pukul 00.00 sampai dengan 08.00 pagi, itu telah menimbulkan sejumlah korban jiwa.
“Sedikitnya 43 saudara-saudara kita telah tercatat meninggal dunia, baik itu di Provinsi DKI kemudian di Jawa Barat dan juga di Banten. Yang terakhir data yang kami terima, yaitu dari Lebak, Banten korban mencapai 8 jiwa,” jelasnya. (wt)
