TURUN : Wakil ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjuntak,SH, ketika menemui konstituennya di Trenggalek, Senin (25/11/2019)

TRENGGALEK – Wakil ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak, SH, yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Jatim melakukan tatap muka dengan para konstituen di kabupaten Trenggalek, di gedung Golkar Jalan Brigjen Sutran No. 2,  Senin (25/11/2019).

Kedatangan Sahat di Trenggalek dalam rangka Reses l tahun 2019 DPRD Provinsi Jatim periode 2019-2024. Sahat menjadi anggota DPRD Jatim  berangkat dari  Dapil Jatim lX yang meliputi Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Ngawi dan Magetan.

Hadir dalam pertemuan tersebut pengurus pleno DPD Partai Golkar Kab. Trenggalek,  14 Ketua PK (Pengurus Kecamatan) Sekretaris dan Bendahara, serta Hasta Karya dan 150 undangan. Sedangkan enam anggota dewan juga hadir mendampingi sekretaris DPD Golkar Jatim.

Disampaikan oleh Sahat menyangkut perkembangan terkini bahwa partai Golkar awal Desember mendatang akan melakukan  Munas di Jakarta untuk memilih ketua umum. Jatim dan 38 Kabupaten/Kota  tegak lurus mendukung Airlangga Hartarto.

Pak Airlangga menjadi Ketua umum hanya sekitar 1 tahun. Tapi hasilnya menjadi pemenang kedua dengan raihan 85 kursi di DPR RI dan 4 kader masuk dalam kabinet Indonesia maju.

Saat ini ketua DPD Golkar Jatim Zainudin Amali oleh Presiden pak Djokowi ditunjuk menjadi Menpora. Plt ketua DPD juga berhasil mengangkat kursi di DPRD Jatin naik dari 11 menjadi 13 kursi.

Airlangga adalah orang dekat pak Djokowi. Pak Airlangga adalah Menteri Koordinator bidang ekonomi. Ini menunjukan bahwa kemenangan tahun 2024 sudah di depan mata.

Dalam kesempatan itu Sahat memuji semangat pak Wakidi meski kondisi sakit namun tetap datang semoga semakin sehat. Pak wakidi ini tidak pandai bicara tapi paling banyak bekerja dan kongkrit. tandasnya.

” Saya datang kesini adalah kewajiban sebagai anggota dewan sekalipun tidak berkampanye di Trenggalek, tapi karena kewajiban sebagai anggota DPRD ya harus datang. Harus reses,  harus tatap muka dengan warga masyarakat. Jadi kalau ada anggota dewan tidak datang karena alasan tidak kampanyei, itu salah.

Karena itu anggota dwwan harus membentuk jaringan agar semua aspirasi tercover oleh anggota dewan baik, kab/kota, provinsi dan DPR RI. Ini perlunya jaringan. (min)