Presiden Minta Proses Pengadaan Barang APBN Dilakukan Januari

10
Presiden Jokowi didampingi Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharsono Monoarfi dan Kepala LKPP Roni Dwi Susanto membuka Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019, di Plenary Hall JCC, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengemukakan, walaupun peran swasta di bidang ekonomi sangat dominan namun peran APBN tetap masih sangat penting. Oleh sebab itu, pengadaan barang dan jasa merupakan penggerak penting yang memacu pentingnya sebuah pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun di daerah.

“Apalagi untuk daerah-daerah yang swastanya belum kuat, ini urusan APBD akan memberikan trigger, akan memacu perputara uang yang ada di daerah, dan tentu saja memacu pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut,” kata Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019, di Plenary Hall JCC, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Dalam APBN 2020 telah ditetapkan anggarannya. Secara garis besar, kata Jokowi, Rp423 triliun untuk belanja infrastruktur, kemudian Rp508 triliun untuk pendidikan, dan Rp132 triliun untuk kesehatan. Itu belum termasuk bidang-bidang lainnya.

Dengan anggaran sebesar ini, menurut Jokowi, tantangannya adalah alokasi yang efektif. Alokasinya harus efektif walaupun kebijakan alokasi anggaran itu berada dalam kewenangan kementrian/lembaga. Namun, Jokowi menegaskan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dapat proaktif mempercepat proses belanja anggaran agar segera menggerakkan perekonomian. “Jangan sampai modal yang lalu-lalu, cara-cara yang lama masih kita gunakan. Tadi saya masih lihat tadi Pak Roni (Roni Dwi Susanto, Kepala LKPP) menyampaikan, ini bulan November masih ada e-tendering Rp31 triliun,” ungkapnya seraya mengingatkan, ini sudah tinggal November-Desember masih e-tendering.

Menurut Jokowi, meskipun e-tendering ada yang cepat 3 hari, ada yang 15 hari, ada yang 45 hari. Tapi ini urusan konstruksi. Tinggal 2 bulan masih urusan konstruksi, masih lelang konstruksi. “Ini enggak bisa diterus-teruskan,” tegasnya  seraya menambahkan, kualitasnya pasti jelek. Jembatan ambruk. Ya karena ini. November masih tender.

“Gedung SD ada yang ambruk, karena apa? Ya gini-gini ini. Kerja cepet-cepetan dan pas kerja pas bulannya basah bulan hujan. Ya sudah ngerti lah kita, enggak mungkin kita membuat konstruksi semua pekerjanya pakai payung, nggak mungkin,” ucapnya mengangingatkan agar yang seperti ini jangan diulang lagi.

“Tahun depan nanti kalau ada laporan lagi, Pak Roni, e-tendering seperti itu akan saya lihat di kabupaten mana, di kota mana, di provinsi mana, atau di kementerian apa,” katanya.

Ubah ‘Mindset’

Jokowi juga mengingatkan, meskipun proses-proses e-procurement sudah jalan bertahun-tahun, tapi mindset masih mindset manual. Ia mempertanyakan apa gunanya e-procurement, e-purchasing, e-tendering, kalau bulan November masih ada e-tendering Rp31 triliun dan itu konstruksi.

“Kita ini senangnya kejar-kejaran pasti bulan Oktober, November, Desember. Ini mindset seperti ini yang harus diubah. Apa sih bedanya? Kita lakukan di bulan September dengan kejar-kejaran sama bulan Januari? Ayo langsung main di tahun awal. Enak kerjanya enak, kualitasnya juga pasti akan baik, kontraktornya juga masih tidak dikejar-kejar kayak dikejar-kejar hantu kalau kerja. Enak,” tuturnya.

Untuk itu, lanjut Jokowi, tantangan besar yang harus dijawab peserta Rakornas LKPP adalah memastikan proses maupun timing pengadaan barang dan jasa.

“Sekali lagi harus seawal mungkin. Januari harus mulai belanja, karena ini menyangkut pertumbuhan ekonomi, menyangkut ekonomi ekonomi makro kita, menyangkut pertumbuhan ekonomi di daerah kita masing-masing,” tegasnya.

“Kalau uangya nggak keluar artinya perputaran uang di daerah itu menjadi tidak ada atau menjadi berkurang. Jangan menyepelekan ini. Kalau uang tidak ada yang berputar artinya ekonomi di situ pasti akan, growth-nya pasti akan rendah. Pasti itu sudah. Itu rumus ekonomi. Tidak bisa dipatahkan hal-hal seperti ini. Kalau tidak ada pertumbuhan ekonomi, tidak ada uang yang berputar artinya rakyat kita akan menderita,” katanya.

Jokowi menilai, sejak 15 tahun lalu proses-proses pengadaan kita ini sebetulnya sudah bagus sekali. Tapi dalam praktiknya masih dengan mindset yang lama. Oleh sebab itu, Jokowi mengingatkan, Januari main. “Ini terutama di Kementerian PU, Kementerian Perhubungan. Kalau Kementerian PU itu, DIPA keluar langsung detik itu juga Pak Menteri PU ini langsung main biasanya. Karena duitnya gede. Kalau tidak seperti itu, masih nunggu Januari ya berarti terlambat 1,5 bulan. Biasanya kita berikan DIPA itu di pertengahan November,” katanya.

Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah harus tepat waktu. Keterlambatan sedikit saja dapat mengurangi daya dorong APBN APBD dalam pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.

“Ini tolong digarisbawahi. Terutama sekali lagi belanja infrastruktur yang sangat sensitif terhadap waktu,” katanya. (wt)