Pemprov Jawa Timur sendiri, juga turut melakukan antisipasi menyikapi pergeseran ketenagakerjaan di era revolusi industri 4.0 ini. Dimana Pemprov Jawa Timur menyiapkan program Millenial Job Center. Yang ekosistemnya dibangun meliputi talent, klien, dan mentor.
“Format itulah yang akan terus kita kembangkan, sehingga link and match antara pencari kerja dengan kebutuhan kerja betul-betul nyambung,” jelasnya.
Dalam raker perguruan tinggi tersebut, Gubernur Khofifah juga mendiskusikan pengembangan SMK yang waktu tempuhnya empat tahun. Khofifah ingin siswa tersebut bisa mendapatkan dua ijazah yaitu ijazah SMK dan D1.
“Termasuk SMA dual track. Kita ingin agar mereka selain dapat ijazah SMA atau SMK juga dapat ijazah D1,” pungkas Khofifah.
Di hadapan para rektor dan guru besar dari berbagai perguruan tinggi di Jatim, Gubernur Khofifah mengajak kepada perguruan tinggi untuk membantu Pemprov Jatim untuk menggenjot sekaligus penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Jawa Timur.
“Hari ini Jatim memiliki pekerjaan rumah untuk bisa mendongkrak indeks pembangunan manusia (IPM) di Jatim,” ungkapnya.
Khofifah menyatakan, bahwa hari ini Pemprov Jatim membuat surat yang ditujukan kepada bupati/walikota yang memiliki harapan untuk membangun komitmen bersama dalam menggenjot IPM di Jatim dengan menyisir kejar paket B dan C. Kondisi ini tidak bisa ditawar lagi bahwa SDM harus unggul dan berkualitas.
Pada Raker tersebut, Khofifah menegaskan, bahwa IPM di Jatim saat ini masih terendah se Jawa dan menduduki posisi ke 15 dari 34 provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, upaya yang harus segera dilakukan adalah membangun komitmen bersama dengan kabupaten/kota serta support perguruan tinggi. Caranya, dengan mengoptimalkan anggaran yang digunakan untuk program Kejar Paket B dan C sementara perguruan tinggi melalui kuliah kerja nyata mahasiswanya.
“Kabupaten/kota kami harapkan memberikan kejar Paket B dan Paket C agar mampu mendongkrak IPM di Jatim,” tegasnya. (lil/min)
