Jokowi mengingatkan, nanti urusan stunting, urusan kesehatan, pelayanan kesehatan dasar, kemudian juga tata kelola BPJS berada di wilayah dr. Terawan.
Yang ke-14 Juliari Peter Batubara, Menteri Sosial. Urusan Kartu Sembako Murah, Program Keluarga Harapan, kemudian manajemen kebencanaan untuk bantuannya berada, menurut Presiden, di bawah beliau.
Ida Fauziyah, yang ke-15, Menteri Tenaga Kerja. “Urusan kemitraan pendidikan industri, peningkatan kapasitas pekerja, mengenai jaminan sosial tenaga kerja, mengenai perlindungan pekerja migran berada di bawah Bu Ida Fauziah,” kata Presiden.
Yang ke-16 Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian. Menurut Presiden, urusan industrialisasi yang berorientasi ekspor, industrialisasi substitusi barang-barang impor, dan teknologi untuk usaha kecil, menengah, dan mikro (UMKM) berada di bawah beliau. Kemudian Agus Suparmanto, Menteri Perdagangan.
“Urusan ekspor, impor, masalah perdagangan, neraca perdagangan berada dibawah beliau,” kata Presiden.
Kemudian Arifin Tasrif, Menteri ESDM. Menurut Presiden, Arifin pernah menjadi dirut di BUMN, kemudian menjadi dubes di Jepang. “Saya kira urusan yang berkaitan dengan realisasi energi baru terbarukan (EBT), mengurangi impor migas, dan lain-lainnya berada di bawah beliau nantinya,” ucap Presiden.
Kemudian Basuki Hadimuljono, Menteri PU PR, tugasnya infrastruktur. Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan.
Presiden berharap nanti Basuki Hadimuljono, Budi Karya, bisa mempercepat konektivitas antara jalan-jalan yang sudah ada, airport, pelabuhan, dengan industri, dengan pariwisata, dan dengan yang berkaitan dengan logistik.
Johnny Gerald Plate, Menkominfo. “Yang berkaitan dengan cyber crime, kedaulatan data, kemudian industri teknologi informasi di domestik menjadi wilayah beliau,” kata Presiden.
Yang ke-22 Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertanian. Menurut Presiden, yang berkaitan dengan petani, dengan pangan, dengan mengkorporasikan petani, meningkatkan produktivitas pertanian berada di wilayah Syahrul Yasin Limpo. “Beliau dulu adalah Gubernur di Sulawesi Selatan,” ujarnya.
Siti Nurbaya Bakar, ke-23, Menteri LHK. Presiden menjelaskan, urusan industri hijau, kehutanan sosial, carbon trading, kebakaran hutan berada di wilayah Siti.
Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan. Urusan ikan, industri perikanan, wisata maritim, dan lain-lainnya, menurut Presiden, berada di bawah beliau.
Abdul Halim Iskandar, ke-25, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Sofyan Djalil, menurut Presiden, sertifikasi tanah, redistribusi lahan berada di di wilayah Sofyan. Kemudian Suharso Monoarfa, Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Yang ke-28 Tjahjo Kumolo, Menpan-RB. Menurut Presiden, debirokratisasi, membangun core government, IT system adalah nanti menjadi tugas Tjahjo yang baru.
Erick Thohir, Menteri BUMN. Menurut Presiden, membangun BUMN, ekspansi ke pasar global adalah nanti tugasnya.
Yang ke-30 Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UKM. “Urusan UMKM yang harus bisa go global, memperkuat modal skill dan jaringan pelaku UMKM menjadi urusannya nanti Pak Teten Masduki, termasuk modernisasi koperasi,” kata Jokowi.
Yang ke-31 Wishnutama Kusubandio, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. “Urusan pariwisata, 10 destinasi wisata baru, mengembangkan industri kreatif berada di wilayah Pak Wishnu,” tegasnya.
Yang ke-32, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri PPPA, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, mengenai peran perempuan dalam kewirausahaan, menghapus pekerja anak, mengatasi masalah-masalah kekerasan anak dan perempuan menjadi wilayah beliau.
Yang ke-33 Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Menristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional kita.
Kemudian Zainudin Amali, Menpora. “Sepak bolanya, Pak,” pesan Presiden.
Yang ke-35, Jenderal Purn. Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan. Yang ke-36, Pramono Anung, Seskab. “Jadi yang di Istana ini tetap. Pak Moeldoko, Pak Pramono, Pak Pratikno masih tetap,” tegas Jokowi.
Kemudian yang ke-37, Bahlil Lahadalia, urusan investasi, ini Kepala BKPM. Yang ke-38, ST Burhanuddin, Jaksa Agung. “Enggak ada yang tahu? Nanti silakan bertanya langsung ke Pak Burhan, beliau menjaga independensi hukum, menegakkan supremasi hukum, dan membangun, kemarin sudah saya sampaikan mengenai complaint handling management, ini harus diurus benar,” katanya. (wt)
