BANYUWANGI – Komisi II DPRD Kabupaten Banyuwangi, prihatin dengan turunnya alokasi anggaran pertanian, sebagaimana tercatat dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2020.
Pagu anggaran yang disediakan untuk Dinas Pertanian hanya sebesar Rp. 18,7 miliar, turun drastis, jika dibandingkan tahun 2019 yang dialoakasikan sebesar Rp. 78 miliar.
Hal ini terungkap saat rapat pembahasan KUA –PPAS APBD Banyuwangi tahun 2020, antara Komisi II bersama SKPD mitra kerja yakni, Dinas Pertanian, Dinas Pemuda dan Olaraga, serta Bagian Perekonomian Setda Pemkab Banyuwangi, Senin (14/10/2019) pekan lalu.
“ Komisi II prihatin, Pagu anggaran untuk pertanian tahun 2020 ini kok terjun bebas, hanya 25 persen jika dibandingkan dengan tahun 2019, “ ucap Ketua Komisi II, Hj.Mafrochatin Ni’mah saat dikonfirmasi Awak Media.
Menurut Ni’mah, sektor pertanian mempunyai peran penting dalam pengentasan masyarakat pedesaan dari kemiskinan. Lebih dari 60 persen penduduk tinggal di pedesaan, dan sebagian besar dari mereka adalah petani, dengan pendapatan utamanya dari sektor pertanian.
“ Logikanya, anggaran pertanian di Banyuwangi seharusnya naik seiring dengan peningkatan PAD, kenapa ini anggaran yang langsung menyentuh dan dirasakan oleh masyarakat, dan terbukti PDRB tertinggi ada di pertanian, kok justru anggarannya terjun bebas , “ ungkapnya.
Ketua Komisi II DPRD Bnayuwangi ini menambahkan, dalam Kebijakan Umum Anggaran, sektor petanian dan pariwisata masih menjadi sektor utama yang menopang PDRB Kabupaten Banyuwangi.
Pertanian dan pariwisata masih mempunyai potensi besar untuk dapat berkontribusi terhadap penerimaan daerah.
