MATARAM – Gempa 7 SR memorak-porandakan Bumi Gora, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Juli 2018, menyebabkan kerugian luar biasa. Data BNPB menyebutkan, 564 orang meninggal dunia, dan korban luka 1.500-an. Sebanyak 78 ribu rumah rusak, 20 ribu di antaranya teridentifikasi rusak berat, rata dengan tanah.
Ratusan infrastruktur seperti jalan, jembatan, terminal bus, dermaga, irigasi, alami kerusakan. Gedung-gedung sekolah, fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, rumah ibadah yang juga memprihatinkan karena banyak yang rusak. Termasuk kerusakan hotel-hotel, pasar-pasar tradisional, hingga kios-kios.
Saat itu, Kepala BNPB Willem Rampangilei mengatakan, kerusakan-kerusakan tersebut mencapai Rp10,1 triliun, dengan kerugian Rp2 trilun. Dalam hitungan BNPB, butuh Rp8,6 triliun dana rehabilitasi dan merekonstruksi seluruh dampak tersebut. Alokasi dana terbesar untuk Lombok Utara dan Lombok Barat, karena lokasi paling terdampak.
Presiden Joko Widodo memerintahkan 19 menteri, para kepala lembaga, kepala daerah terkait, untuk mempercepat pemulihan NTB pasca gempa. Pemerintah juga memberikan bantuan kepada warga Lombok yang rumahnya rusak terkena gempa mulai dari Rp10 juta (ringan), Rp25 juta (sedang), hingga Rp50 juta (berat).
Setahun pasca gempa, Biro Humas dan Protokol Pemprov Jatim mengajak puluhan wartawan Pokja Pemprov Jatim berkunjung ke Bumi Gora, Lombok, NTB. Selama tiga hari (15-17/10/2019). Kedatangan rombongan mendapat sambutan hangat penuh kekeluargaan dari Bagian Humas dan Protokol Pemprov NTB.
Memang, saat rombongan Pemprov Jatim diterima di ruang pertemuan lantai dua gedung Pemprov NTB di jalan Pejanggik 12, Mataram, tidak ada sesi tanya jawab resmi terkait perkembangan pemulihan pembangunan NTB pasca gempa. Tetapi, usai acara, wartawan mengambil inisiatif untuk mencari informasi.
Dalam pertemuan berlangsung cair penuh keakraban itu, Kabiro Humas dan Protokol Pemprov Jatim, Aries Agung Paewai dalam sambutannya, menjelaskan maksud dan tujuan berkunjung ke NTB.
“Dalam kunjungan ini, kami membawa harapan terjalinnya kerja sama dan kian meningkatnya sinergitas antara Pemprov Jatim dengan Pemprov NTB,” kata Aries.
Dia juga mengatakan, terlaksananya kegiatan kunjungan ini juga merupakan wujud sinergitas yang baik antara Pemprov Jatim dengan teman-teman wartawan. Karena, hampir semua media tergabung di Pokja Pemprov Jatim, ikut dalam kegiatan ini.
“Tetapi, kami juga tetap membuka akses bagi media lain yang tidak masuk dalam pokja wartawan untuk melakukan liputan kegiatan di lingkungan Pemprov Jatim,” imbuhnya seraya menambahkan, bahwa bentuk nyata keharmonisan yang terjalin antara wartawan (media) dengan Pemprov Jatim, juga terlihat ketika kegiatan HUT Pemprov Jatim 12 Oktober 2019.
“Semua media juga ambil bagian memeriahkan HUT Pemprov Jatim 12 Oktober lalu,” ujarnya, Rabu (16/10/2019).
Karena itu, lanjutnya, Biro Humas dan Protokol Pemprov NTB juga bisa melakukan kunjungan ke Jatim beserta Pokja Wartawannya. Apalagi, Jatim merupakan ekonomi terbesar kedua setelah DKI Jakarta. Banyak potensi yang ditawarkan di Jatim, baik di sektor industri maupun pariwisata.
“Kami tunggu kedatangannya di Jatim,” tutup Aries.
