“Saya mengundang para menteri terkait yang menangani bencana alam, termasuk Kepala BNPB, untuk segera melakukan langkah-langkah cepat guna meringankan beban pederitaan masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Maluku,” ujarnya.
Hasil rapat pada Rabu (2/10/2019) di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, pemerintah segera memberikan bantuan sesuai standar tanggap darurat, antara lain bantuan korban meninggal, bantuan untuk rumah yang rusak, bantuan kebutuhan dasar pengungsi, dan lain-lain. Rapat koordinasi dihadiri Kepala BNPB, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri, dan Kabin.
Dalam rapat, Kepala BNPB melaporkan, banyaknya pengungsi bukan hanya karena rumahnya hancur, tetapi karena adanya informasi akan adanya gempa susulan yang lebih besar dan tsunami, padahal (sesuai laporan) tak ada badan resmi yang memberi info seperti itu.
Karena itu, kata Wiranto, kesimpulan rapat perlu penjelasan kepada masyarakat tentang keadaan yang sebenarnya dan mengimbau masyarakat untuk kembali ke rumah masing-masing, karena dalam pengungsian pasti akan banyak masalah yang akan dihadapi, baik masalah pendidikan anak-anak juga adanya risiko penyakit yang biasa muncul di pengungsian.
“Memang, akhir-akhir ini banyak penjelasan-penjelasan saya yang saya arahkan untuk menenangkan masyarakat, justru diputarbalikkan untuk malah menyerang saya. Namun itu semua dapat diselesaikan dengan kesabaran dan kebesaran hati kita. Terima kasih, semoga penjelasan saya ini dapat dipahami,” ujarnya.
Diketahui, magnitudo 6,8 di Maluku pada Kamis (26/9/2019), mengakibatkan korban jiwa, korban luka, kerusakan tempat tinggal maupun fasilitas-fasilitas umum, dan pengungsi yang kehilangan tempat tinggalnya. (wt)
