Menurutnya, pandangan dan paradigma tentang Papua dan Papua Barat harus diubah sehingga bukan lagi membicarakan soal suku atau masyarakat yang tinggal di pegunungan dan daratan saja, tetapi Papua adalah bagian dari Indonesia dan peradaban dunia.
“Tanah Papua itu seluruh kepemimpinannya jangan dilihat dari masyarakat pegunungan dan daratan saja, tapi lihat lima suku adat yang besar dan mencerminkan 5(lima) wilayah adat di Papua dan 2(dua) wilayah adat di Papua Barat. Tanah Papua adalah milik Indonesia karena semua kelompok, etnik, suku bangsa dan golongan ada hidup di tanah Papua,” ungkapnya.
Setelah melakukan pertemuan di Kantor Staf Presiden, para wakil rakyat ini selanjutnya menghadiri Rapat Koordinasi dalam rangka peningkatan pemahaman tugas dan fungsi pimpinan DPRD kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Se-Provinsi Papua dan Papua Barat di Kantor Kemendagri, Jakarta.
Pembekalan materi oleh Mendagri, Sekjen Kemendagri, Dirjen Polpum, Dirjen Otda dan Dirjen Keuagan daerah. Kemudian, setelah melakukan rakor di Kemendagri, selanjutnya menuju ke Kantor Kemenkopolhukam untuk melakukan silaturahmi dan audiensi dengan Menteri Menkopolhukam Wiranto untuk membahas stabilitas keamanan di tanah Papua. (wt)
