JAKARTA – Gubernur Papua, Gubernur Papua Barat, Bupati/Walikota, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, lembaga masyarakat adat, perguruan tinggi dan tokoh Papua akan difasilitasi dialog terbuka dengan Presiden RI Joko Widodo pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2019.
“Pertemuan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota se-Papua dan Papua Barat dengan Bapak Presiden direncanakan setelah pelantikan Presiden. Jadi semua lengkap, dari gubernur, wagub, sekda, kemudian pimpinan DPRD,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat mendampingi perwakilan DPRD Papua, DPRD Papua Barat, dan APKASI di Gedung Bina Graha, Jakarta (24/9/2019).
Pada kesempatan tersebut, wakil pimpinan DPRD juga turut menyampaikan aspirasi warga Papua dan Papua Barat terkait diperlukannya dialog khusus antara Pemerintah Pusat dengan para tokoh di Papua.
Menanggapi hal itu, Tjahjo Kumolo merespon positif hal tersebut dan meminta anggota DPRD Papua dan DPRD Papua Barat untuk juga menyerap aspirasi masyarakat untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan.
“Seraplah aspirasi dan seluruh masyarakat yang ada, gerakan dan organisir untuk menjaga stabilitas dan bawa aspirasniya ke Pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Tjahjo.
